Aceh Selatan Berada Diambang Kehancuran

kantor-bupati-aceh-selatan1Aceh Selatan News | Tapaktuan – Bupati H Teuku Sama Indra,SH hendaknya menyadari, Aceh Selatan tengah berada diambang kehancuran apabila dirinya tetap mempertahankan keberadaan para guru yang ditempatkan di instansi-instansi nonpendidikan oleh pimpinan sebelumnya, kata mantan personel Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan, Tgk Said Muhazar,SE, Senin (30/9).

 

Said Muhazar mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan Analisa seputar opini publik menyangkut keberadaan puluhan guru yang memegang jabatan di berbagai dinas, badan, kantor dan di Sekretariat Daerah (Setdakab/kantor bupati).

 

Menurut pantauan, opini publik di Tapaktuan, Ibukota Aceh Selatan kian berkembang luas. Berbagai kalangan merasa aneh, sebab pada mutasi beberapa bulan lalu, Bupati HT Sama Indra masih mempertahankan sejumlah guru untuk dipakai di instansi nonpendidikan, termasuk beberapa di antaranya sebagai kepala dinas dan Kabag di kantor bupati yang basic pekerjaannya bertolak belakang dan tidak relevan dengan pendidikan keguruan.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa jam sebelum menggulirkan mutasi tersebut, Bupati HT Sama Indra dalam jumpa pers di kediamannya mengatakan kepada wartawan, bahwa tidak menjadi masalah jika guru dipakai tenaganya pada instansi nonpendidikan sejauh dia mampu dan memiliki potensi untuk itu.

 

Hadis Rasulullah

 

Tgk. Said Muhazar melihat cara berpikir bupati yang demikian itu adalah salah besar jika mengacu pada hadis Rasulullah tentang pembagian tugas. Mengutip hadis Rasulullah Muhammad SAW, Said Muhazar mengatkan, “jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran”. Lalu seorang sahabat bertanya, “bagaimana maksud amanat disia-siakan..?”. Rasulullah menjawab, “jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu,” kata Said Muhazar mengutip hadis dimaksud (Bukhari 6015).

 

Said Muhazar memberi contoh soal manajemen sebagai salah satu kelemahan, yaitu, manajemen pemerintahan adalah manajemen publik dan administrasi, sementara tenaga guru jelas-jelas merupakan tenaga fungsional bidang pendidikan yang amat spesifik dan sangat identik dengan manajemen edukasi. “Makanya tidak tepat keberadaan mereka di kantor-kantor yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan dunia pendidikan”.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRK, Khaidir Amin,SE kepada Analisa mengatakan, saat ini ada sekitar 100 guru yang masih menempati tugas dan jabatan tertentu di berbagai dinas, kantor, badan, dan Kabag di Kantor Bupati.

 

Antara lain disebutkan, selain tidak tetap, ini sangat mengganggu sistem pemerataan penempatan para PNS. Sebab, ada PNS yang memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal akhirnya tak kebagian tugas. “Contoh, camat, yang lulusan pendidikan khusus STPDN menganggur sementara guru ditempatkan sebagai camat.” katanya.

 

Berdayakan Sesuai Fungsi

 

Menanggapi ini, mantan Kepala Inspektorar Kabupaten Aceh Selatan, H.Irfanullah,SH sangat mengharga keinginan Wakil Ketua DPRK, Khaidir Amin yang bermaksud akan membawa persoalan ini ke sidang paripurna DPRK yang akan datang. “Sebab, itu adalah tugas dewan sebagai mitra pemerintah, kita sangat mengharga niat baik Pak Khaidir Amin yang ingin menyelamatkan daerah dari kehancuran,” tandasnya.

 

Irfanullah yang juga mantan Ketua Bappeda Aceh Selatan berpendapat, adalah suatu kebijakan yang sangat bagus andaikata guru diberdayakan sesuai dengan fungsinya. Pemkab jangan hanya terfokus pada pembangunan fisik, seperti ruang belajar, pagar sekolah dan sebagainya. Sementara distribusi guru tidak merata, seperti yang terjadi saat ini, banyak sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar.

 

Lagi pula, sebutnya, jika dibanding jumlah murid, sepertinya ruang belajar terasa sudah mencukupi, bahkan ada yang memperkirakan jumlahnya berlebihan. “Jadi jauh lebih baik apabila Pemkab fokus pada pembangunan nonfisik, seperti meningkatkan kualitas guru melalu berbagai program yang terencana matang,” katanya.

 

Menurut keterangan, ramainya guru yang ditarik ke Tapaktuan untuk mendudukan berbagai tugas dan jabatan di berbagai instansi nonpendidikan adalah akibat pengaruh konflik. Ketika itu, banyak guru yang cemas bertugas di berbagai kecamatan sehingga meminta dipindahkan ke Tapaktuan. Namun, keberadaan mereka ternyata masih dipertahankan meskipun konflik sudah berakhir dan rata-rata wilayah saat ini berada dalam situasi aman.(anl)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*