Berfikir dan berbuat untuk selamatkan Aceh selatan

kantor-bupati-aceh-selatan1Aceh Selatan Nes | Opini – Tiba Sudah saatnya berakhir tahun pemerintahan Aceh Selatan hasil pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2009 lalu,yang mendapatkan kepercayaan dari suara mayoritas  berjalan, hasil dari pemilihan langsung tersebut diharapkan dapat memberikan pemulihan ekonomi rakyat yang telah porak-poranda karena konflik yang berkepanjangan dan musibah gelombang raya (Tsunami) yang terjadi beberapa tahun 2004 , begitu juga pembangunan dibidang infrastruktur dapat terus digenjot serta pembukaan lapangan kerja harus dapat di lakukan untuk menjawab berbagai persoalan dan ketertinggalan selama itu, dengan penuh harapan rakyat menyambut berbagai program yang menjanjikan perbaikan ekonomi dan kemakmuran bagi rakyat, namun apa yang saat ini terjadi di Aceh Selatan selamat pimpinan yang terpilih pada Pilkadasung 2009 ?

Ditengah kesibukan banyak orang yang sedang mengelola dan memperebutkan jabatan dan proyek, dimana-mana kita melihat begitu banyak rakyat yang belum mendapatkan apa-apa dari sebuah peralihan,  bahkan  kesengsaraan dan kepedihan masih saja membalut kehidupan mereka, sementara terlihat jelas kemewahan dan kesenangan dinikmati oleh sebagian orang-orang yang meng-atasnamakan perubahan dan masyarakat. kemunafikan bagaikan sebuah kebenaran yang dipertontonkan dengan penuh kesombongan diatas penderitaan rakyat yang tak kunjung tertangani dan teratasi, kebijakan-kebijakan yang lahir hanya berpihak kepada orang-orang yang berperan didalamnya, rakyat tetap saja terlantar dan termarjinalkan.

Bukannya kita mengungkit keburukan pengalaman kepimpinan masa yang telah berlalu namun sering,.Diberbagai media setiap hari kita disuguhkan berbagai berita tentang pengkianatan dan penapian terhadap keadilan dan kemanusiaan, penyelewengan dan kesewenang-wenangan seperti diperlombakan di kalangan pengambil kebijakan dan pelaku dunia usaha yang nakal,  kezaliman semakin terasa oleh rakyat disaat damai yang berlimpah uang , orang-orang pintar berebut jabatan dan gaji dari kerjasama persekongkolan dalam pengelolaan uang rakyat dan ekploitasi Sumber Daya Alam.

Dari penyusunan RAPBD hingga program investasi pun menjadi lahan mengeruk keuntungan para elite, ironisnya lagi tidak sedikit orang yang menjadi korban dan dirugikan dari praktek-praktek kotor makelar kebijakan, anggaran dan proyek selama ini, sungguh sangat berlebihan dan keterlaluan.

Setelah melakukan berbagai kesalahan dan kelemahan serta pengkianatan, pada akhirnya semua melemparkan kesalahan (buang badan) dengan bersembunyi tangan, saling menyalahkan dan pembenaran atas diri sendiri dikemukakan dengan kemunafikan dan kebohongan secara terang-terangan, seolah-olah tidak berdosa atas apa yang dialami oleh rakyat yang hingga saat ini masih mederita dan terlantar.

Bagaimana tidak?, coba kita lihat selama ini yang dilakukan oleh pemimpin Aceh Selatan yang didalamnya penuh berselamak dengan permasaalahan, uang dihambur-hamburkan hanya untuk sebuah seremonial, pelesir keluar daerah dalam waktu relative lama tanpa ada agenda yang jelas, begitu juga ditubuh pemkab  persoalan tak kunjung selesai walau telah dilakukan restrukturisasi (mutasi) yang katanya akan lebih baik, namun apa yang terjadi?, kinerja tidak berubah dan hak-hak rakyat juga masih terabaikan,Bahkan KORUPSI Merajalela diberbgai sektor kepemerintahan..

Implementasi program dilapangan penuh dengan bermacam kasus penyelewengan dan penyunatan bahkan tidak tepat sasaran, ditambah lagi diskriminasi dilakukan dalam menentukan penerima manfaat sebuah program, siapa yang dekat dengan pejabat dan punya pulus maka peluang diprioritaskan akan lancar, walaupun disamping mereka terlihat jelas kesenjangan, hati memang sudah ditutup oleh uang dan jabatan, rasa empati terhadap  yang lemah hanya menjadi ucapan (lips service) para elite, tapi tidak tercermin dalam kebijakan dan kerja konkrit dilapangan.

Banyak persoalan merupakan kelalaian dan rendahnya kinerja pemimpin, kita sangat prihatin atas semua ini karena setelah dilakukan berbagai kritikan untuk perbaikan, ternyata kinerjanya tidak menampakkan kemajuan yang signifikan. Pemerintahan Aceh Selatan belum terlihat serius untuk menangani persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat, setelah mengeluarkan sebuah kebijakan namum tidak mampu melaksanakan dan mengawasinya dengan baik, ini pertanda pemimpin di Aceh Selatan  mulai mengalami degradasi moral yang dapat mengikis kepercayaan public serta terlihat jelas dilapangans selama ini bahwa yang mendapatkan kemudahan dan keuntungan dari sebuah kebijakan hanyalah orang-orang yang mempunyai posisi dan kekuasaan, sementara rakyat kecil hanya menjadi penonton dengan segala rasa kekecewaan dan kekesalan serta kejengkelan atas praktek KKN yang dilakukan para pemimpin dan kroninya.

Berbagai persoalan dan kasus yang muncul  seperti : penyimpangan dan penyelewengan dana Reintegrasi, indikasi pemungutan Fee Proyek (hak Pawang), tumpang tindih kebijakan menyangkut pengelolaan Goa sarang Walet dan lainnya, mutasi yang asal-asalan, diskriminasi anggaran pembangunan infrastruktur, pelaksanaan dan pengelolaan dana PKA5 yang amburadul,  pengelolaan dana hibah untuk pendidikan (POLTAS) yang tidak jelas, pengelolaan dana hibah dari Negara Norwegia yang tidak jelas, pengelolaan dana bantuan hibah tahun 2010 yang terjadi divisit (banyak biaya PHBI yang sudah disetujui dan di disposisi tidak dibayarkan),Kasus Pengadaan komputer di Dinas Pendidkan,RAPBK 2011 yang tidak memihak rakyat, dan terakhir 2012 persoalan Defisit nya anggaran PEMDA Aceh Selatan, serta berbagai persoalan lain yang diangkat kepermukaan oleh berbagai pihak yang merasa prihatin, namun pemerintah Aceh Selatan tidak ada kemauan yang tegas untuk menyelesaikan secara politik, Administrative maupun secara hukum. Selain itu, janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati yang hingga saat nya berakhir  tidak ditepati.

Dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan tidak diberi ruang yang cukup bagi public  adalah  suatu kelemahan sekaligus kesalahan dalam kepemimpinan Aceh Selatan selama ini. Egoisme dan arogansi para pemimpin sangat terasa disini, dan jika ini terus berlangsung, harapan untuk dapatnya Aceh Selatan menuju kearah yang lebih baik  akan mengalami kendala, bahkan bisa-bisa akan terjerumus kearah lain (Aceh Selatan yang kacau balau), persoalan ini tidak bisa dianggap remeh, pemimpin dan para elite bahkan masyarakat harus dapat melihat ini suatu kelemahan sistem dan kinerja yang mesti di perbaiki sekarang dan kedepan. Karena Aceh Selatan kedepan yang diharapkan itu adalah; daerah yang aman, damai, berkeadilan, harmonis, optimistis serta bermartabat, bukan Aceh Selatan yang diciptakan dengan kekuasaan, kearogansian dan ke sok jagoan, tapi yang dipikirkan, dikerjakan dan dijaga bersama segenap komponen masyarakat yang ada adalah amanah rakyat agar kita terlepas dari kezaliman.

Kedepan,.Kita Berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih pada saat  PILKADA Tanggal 26 Januari yang lalu…!Yang mana harus tetap istiqamah untuk memegang emban amanah dari rakyatnya dan harus tetap memenuhi janji-janji politiknya di saat masa-masa kompanyeNya,.Agar Aceh Selatan harus lebih maju untuk mengejar ketertinggalannya, dan tentu tanggung jawab ini bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tapi juga semua komponen masyarakat mesti proaktif dan berkontribusi untuk membangun bersama-sama, siapa saja dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan  serta pengawasan pembangunan kedepan, yang penting semua pihak harus membuka diri terutama pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legeslatif. Keharmonisan dan sinergisasi harus dapat terbangun antar sesama pemangku kepentingan dalam kebijakan dan pembangunan. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga sipil lainnya mesti dapat membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Pengalaman masa lalu mesti menjadi pelajaran dan pedoman bagi semua pihak dalam melangkah kedepan, pemerintahan yang baru harus menemukan formulasi baru dalam sistem dan mekanisme kerja, pemerintahan yang bersih serta komitment yang kuat untuk perubahan akan membawa daerah yang masih tertinggal jauh dibandingkan daerah lain akan dapat lebih maju kedepan, untuk mencapai itu semua tentu kerja keras dengan pemanfaatan sumberdaya harus dapat dioptimalkan, baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang tersedia dikelola dengan baik dan tepat yang lebih mengutamakan kepentingan hajad hidup rakyat banyak.

                  Disini kita,mengajak semua pihak, terutama putra-putri terbaik yang berdomisili di daerah maupun yang diluar daerah agar sama-sama berfikir dan berkontribusi untuk membangun daerah, membangun masyarakat kita yang saat ini sebagian besar masih sangat jauh dari kesejahteraan.Sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita masing-masing,,jangan tanyakan apa yang di berikan daerah untuk anda namun apa yang yang harus anda berikan untuk daerah tanah air anda…!

Perbaikan sistem pemerintahan, mungkin dapat dilakukan dengan suatu kebijakan untuk melahirkan sebuah aturan lokal yang memuat prinsip-prinsip dan etika pelaksana pemerintahan, regulasi yang melahirkan sebuah peraturan daerah tentang etika pelaksanaan pemerintahan, ini akan menjadi norma dan nilai standart dalam pelaksanaan roda pemerintahan kedepan, selain itu juga perlu melakukan intropeksi dan perbaikan moralitas  Agar pemerintahan Aceh Selatan Yang Bijaksana ,bermartabat dan berwibawa Serta menjalankan Amanah Rakyat nya Sesuai dengan Tuntutan Sunnah & Syar’i…! Mudah-mudahan.

Komentar