Cadangan Migas Indonesia Sudah Habis Dikeruk

cadangan-migas-indonesia-sudah-habis-dikerukAceh Selatan News | Jakarta – Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Gde Pradnyana memaparkan data yang menggambarkan sumber daya migas di Indonesia sudah habis dikeruk.

“Pemanfaatan sumber daya migas yang ada harus segera dikendalikan, apalagi peningkatan konsumsi tidak cukup diatasi dengan produksi,” kata Gde seperti dikutip Antara, Rabu (22/1).

Dia menuturkan, selama ini terjadi salah kaprah di masyarakat yang menyebutkan Indonesia kaya cadangan migas. “Sebagian besar migas kita sudah habis dikeruk, cadangannya pun tinggal sedikit. Selama ini kita ‘Ge-eR’ punya sumber daya migas banyak,” ucapnya.

Namun dia menampik jika habisnya migas Indonesia karena dikeruk perusahaan tambang asing lantaran sistem yang liberal. Menurutnya, sistem di Indonesia sudah sangat nasionalis, jauh dari praktik liberal.

“Tapi kondisinya memang negara yang menganut sistem tersebut semuanya berada dalam peringkat terbawah dari urutan negara eksportir migas,” tambahnya.

Tidak ada pilihan lain, eksplorasi migas sangat penting untuk menambah cadangan minyak di Indonesia yang kini hanya tersisa 3,6 miliar barel.

“Dari sisi volume kita terbentur cadangan, maka kita kampanye di mana-mana supaya kegiatan eksplorasi ini harus gencar. Tujuannya menambah cadangan,” jelas Gde.

Namun itu tidak mudah. Kegiatan eksplorasi saat ini banyak mengalami kendala. Setidaknya ada tiga kendala dalam kegiatan eksplorasi yakni perpajakan, perizinan, dan kepastian hukum.

“Perpajakan belum beres, peralatan yang masuk masih dikenakan pajak. Kalau perizinan, soal birokrasi. Ada 281 jenis izin yang harus dilalui investor,” ujarnya.

Banyaknya berbagai perizinan menjadi halangan bagi para perusahaan migas sehingga membuat proyek pengeboran terus tertunda karena harus memenuhi semua perizinan terutama dari pemerintah daerah.

Setiap perusahaan minyak yang akan melakukan eksplorasi hingga produksi harus memenuhi 281 perizinan seperti izin pemakaian genset, izin pinjam pakai kawasan hutan, izin penggunaan alat berat dan sebaginya. Ditambah lagi proses untuk memenuhi satu izin memerlukan waktu yang cukup lama.

“Saat ini sedang proses pemangkasan izin menjadi 9 cluster (kelompok). Sedangkan soal undang-undang migas, harus cepat disahkan. Memang tidak ada tren penurunan investasi, tetapi akan lebih elok kalau undang-undangnya cepat disahkan sehingga lebih memberi keyakinan pada investor,” jelas Gde. (merdeka)

Komentar