DPR Aceh Anggap Rakyat Aceh tak Berakal

Ilustrasi
Ilustrasi

Banda Aceh – Pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah, Aliamin, tak yakin dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh untuk mendongkrak perekonomian Aceh. Selama ini, anggaran Aceh lebih banyak dihabiskan untuk mengongkosi birokrasi.

Menurut Aliamin, struktur APBA lebih banyak dihabiskan untuk kepentingan aparatur dari pada untuk kepentingan rakyat. Porsinya tidak tanggung-tanggung, untuk belanja paratur 70 persen dan untuk publik 30 persen. Dan dalam yang sedikit itu, kata Aliamin, itupun ada anggaran untuk aparatur. “Ini sudah menjadi rahasia umum,” kata dia kepada AJNN, kemarin.
Dengan porsi tak berimbang itu, pengesahan anggaran tepat waktu tidak bisa diharapkan menjadi stimulus untuk mendongkrak ekonomi Aceh. Apalagi saat pengesahan anggaran terlambat.
Anggaran yang sedikit itu juga harus menanggung keserakahan anggota dewan yang meminta jatah Rp 10 miliar per orang yang mereka sebut sebagai dana aspirasi. Harusnya dewan mengungkapkan penggunaan dana aspirasi tahun lalu, sebesar Rp 5 miliar, kepada publik, sebelum meminta tambahan dana lebih besar.
“Aspirasi sebanyak itu akan merusak sistem dan cenderung korup,” tegas Aliamin. Jika benar dewan berorientasi pada kepentingan masyarakat, dewan tak harus memaksakan angka Rp 10 miliar untuk mereka kelola sendiri. Jatah mengatur anggaran adalah urusan pemerintah. Harusnya dewan fokus pada fungsi mengawasi kinerja pemerintah.
Dia mengumpamakan keinginan masyarakat untuk membangun jembatan, dapat disampaikan lewat gubernur dan dibangun oleh dinas pekerjaan umum. Kalau anggota dewan sendiri yang menguasai anggaran dengan menitipkannya ke dinas, itu disebut Aliamin sebagai akal-akalan.
Distorsi pemikiran anggota DPR Aceh ini, kata Aliamin, merusak sistem. Dia hakkulyakin, mendekati pengelenggaraan pemilihan kepala daerah, anggaran aspirasi bakal dikorupsi. “Jadi itu akal-akalan yang tidak masuk akal. Mereka menganggap rakyat seperti tidak berakal.” (ajnn)

Komentar