DPRA Ajak LSM dan Media Advokasi Keuangan Daerah

Aceh Selatan News | Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hasbi Abdullah, mengajak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media untuk pengawasan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Aceh.

 “Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai konsekwensi mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan,” ujar Hasbi Abdullah, saat pembukaan Training Advokasi Keuangan Daerah bagi CSO dan Media di Aceh, di gedung Rumoh PMI, Banda Aceh, 26 November 2012.

Hasbi Abdullah mengatakan, selama ini aktivitas advokasi dalam konteks keuangan daerah di Aceh masih bersifat kasuistik dan parsial. Selain itu, advokasi yang dilakukan tanpa kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan sehingga tidak menghasilkan perubahan yang berarti.

“Pelatihan untuk CSO dan media ini, diharapkan mendapatkan solusi untuk penguatan advokasi keuangan daearah di Aceh,” harap Ketua DPRA.

Menurutnya, pemerintahan yang baik menjadi isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Untuk itu perlu dilakukan penguatan terhadap peran dan fungsi aparatur pemerintahan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

“Peran LSM dan media sangatlah diperlukan untuk mengawal proses penyelenggaraan pemerintah di daerah, khususnya dalam hal transparansi anggaran. Sudah saatnya pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara akuntabel, profesional dan proporsional. Kami yakin masyarakat sudah terbuka untuk ikut serta menyelamatkan keuangan negara. Sudah tidak saatnya lagi sistem keungan di daerah ditutup-tutupi,” tegas Hasbi.

Sementara itu Team Leader Program CPDA – Bank Dunia Jakarta, Adrian Morel, mengatakan, Aceh masih menjadi daerah yang istimewa di wilayah Indonesia. Karenanya Aceh menjadi salah satu daerah model bagi dunia internasional.

Menurutnya, Bank Dunia yang melalui program CPDA-nya mempunyai tujuan penguatan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. “Perdamaian dan pembangunan berkelanjutan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, menjaga perdamaian berarti membangun dengan baik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujarnya.

Adrian mengatakan, Bank Dunia sejak tahun 2006 dengan dukungan Pemerintah Aceh juga telah melakukan beberapa kajian dan melakukan advokasi keuangan daerah dan belanja publik di Provinsi Aceh.

“Diharapkan, pelatihan advokasi hari ini, dapat melahirkan sebuah panduan atau road-map advokasi keuangan daerah bagi CSO dan media di Aceh. Capaian akhirnya, CSO dan Media dapat melakukan berbagai kajian dengan fungsi kontrol, membantu Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dalam pembangunan,” harapnya.

Tim Program PECAPP, Harry Masyarafah memaparkan bahwa Aceh memiliki sumber daya keuangan yang cukup besar untuk 20 tahun sejak 2008, dengan status otonomi khusus (Otsus). Dari kajian PECAPP, total dana yang diterima Aceh (Otsus dan reguler) sampai 2027 nanti diperkirakan mencapai Rp 650 triliun. “Suatu nilai yang sangat besar bagi Aceh yang hanya berpenduduk 4,5 juta jiwa.” Sebut Harry.

Setelah lima tahun menikmati dana Otsus dan reguler lainnya, berbagai kemajuan telah dicapai Aceh. Namun masih ada ruang yang cukup besar untuk terus melakukan perbaikan.

“15 tahun lagi untuk Aceh menerima dana Otsus bukanlah waktu yang lama. Alokasi yang tidak tepat dan efektif, penghamburan akibat salah perencanaan seharusnya tidaklah terjadi lagi. Disitulah peran penting semua pihak, eksekutif, legislatif, LSM, universitas dan media. Bebarapa analisis menunjukkan bahwa pembangunan yang kita impikan masih banyak tantangan yang perlu dipikirkan bersama, semoga ke depan lebih baik,” kata Harry.

Training yang berlangsung sampai 29 November mendatang diselenggarakan melalui sebuah program yang dinamakan PECAPP (Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program). Program diprakarsai oleh Bank Dunia dengan pendanaan dari AusAid melalui program CPDA  – Bank Dunia, dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala dan MaTa (Masyarakat Transparansi Aceh), didukung oleh Pemerintah Aceh. (WJ)

Komentar