DPRK Aceh Selatan Gelar Rapat Paripurna Istimewa

Aceh Selatan News | Tapaktuan – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan menggelar rapat istimewa tentang pembahasan Rancangan Qanun tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan. Rapat berlangsung di Gedung DPRK Aceh Selatan, jalan Syech Abdurrauf As-Sangkili Tapaktuan, Kamis (3/8/2017).

Rapat paripurna istimewa itu dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Selatan, Teuku Zulhelmi beserta Wakil Ketua II, Mulyadi. Acara dihadiri Wakil Bupati Aceh Selatan, Kamarsyah, S.Sos, MM, Kejari Aceh Selatan, Munif, SH, MH, Dandim 0107/ Asel yang diwakili Danramil 01 Tapaktuan, Kapten Inf Amri Umari, Kapolres yang diwakili Kapolsek Tapaktua, AKP Mustafa danKetua MPU, H. Tgk. Abu Armiya.

Acara tersebut juga dihadiri Sekdakab Aceh Selatan, H. Nasjuddin, SH, MM, para Asisten, Staf Ahli, para Kepala SKPK, Kepala Bagian Sekdakab serta undangan lainnya.

Ketua DPRK Aceh Selatan, Zulhelmi mengatakan, rapat paripurna ini dilakukan adalah dalam rangka pembuatan rancangan qanun perundang-undangan yang akan dibuat oleh anggota DPRK Aceh Selatan.

“Seyogianya dalam pembentukan Qanun perundang-undangan akan disampaikan oleh anggota DPRK Aceh Selatan selaku badan legislatif kepada badan eksekutif,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, lanjutnya, maka rapat paripurna ini akan diselenggarakan sesuai dengan tuntutan dan prosedur dari perancangan dalam pembuatan Qanun perundang-undangan.

“Dengan rapat paripurna ini saya mengharapkan agar kita lebih transparan dalam mengelola keuangan Kabupaten Aceh Selatan, sehingga kedepannya kita lebih baik lagi,” harapnya.

Anggota DPRK Aceh Selatan, Mustaruddin dalam pendapatnya mengutarakan, bahwa tugas DPRK adalah sebagai pelengkap dari pembuatan Qanun perundang-undangan.

“Rancangan Qanun ini dibuat berdasarkan penyampain dari Bupati ataupun inisiatif dari anggota DPRK,” ucapnya.

Wabup Aceh Selatan, Kamarsyah dalam kata sambutannya menyebutkan, pengajuan rancangan Qanun tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRK Aceh Selatan merupakan inisiatif dari anggota Dewan dalam meningkatkan kesejahterakan.

“Pihak pemerintah Kabupaten Aceh Selatan akan bekerjasama dengan anggota Dewan dalam membuat perundang-undangan yang sebagai mana telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012,” sebutnya.

Sementara itu, rapat paripurna pembahasan rancangan Qanun tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRK Aceh Selatan ditunda hingga 23 Agustus 2017 dengan agenda dalam persiapan laporan pembuatan rancangan Qanun tersebut.(Red)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*