DPRK Aceh Selatan Setujui APBK Tahun 2018

Aceh Selatan News | Tapaktuan –Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan menerima dan menyetujui Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan Tahun 2018 sebesar Rp. 1,3 Triliun lebih.

Hal itu disampaikan lima Fraksi DPRK Aceh Selatan yakni, Fraksi Partai Aceh, Fraksi Demokrat, Fraksi PKPI, Fraksi Amanat Persatuan Indonesia (API) dan Fraksi Mandiri dalam penutupan Rapat Paripurna DPRK Tentang APBK Tahun 2018 di Gedung DPRK setempat, Kamis (30/11/2017) malam.

Penutupan Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRK Aceh Selatan, Teuku Zulhelmi beserta Wakil Ketua Syahril, S.Ag dan Mulyadi. Dihadiri oleh Bupati Aceh Selatan, HT Sama Indra, SH, unsur Forkopimda, Sekda H. Nasjuddin, SH, MM, para Asisten, Staf Ahli, para Kepala SKPK dan undangan lainnya.

Dalam penyampaian pendapat akhir, kelima Fraksi tersebut menerima dan menyetujui Rancangan Qanun APBK Tahun 2018, berdasarkan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRK dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Adapun, proyeksi APBK Aceh Selatan Tahun 2018 meliputi Pendapatan sebesar Rp. 1.378.464.085.202,00. Belanja sebesar Rp.1.392.464.085.202,00. Defisit sebesar Rp. 14.000.000.000,00 dan Pembiayaan Netto sebesar Rp. 14.000.000.000,00.

Namun, tiga Fraksi masing – masing Fraksi PKPI, Fraksi API dan Fraksi Mandiri meminta Kepada Bupati dan TAPD untuk mengevaluasi kembali dan merasionalkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan terhadap dana Pilkada Aceh Selatan dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 28.991.809,00 menjadi Rp 26 Miliar.

“Menurut pembahasan dan pengkajian kami anggaran tersebut terlalu besar karena ada beberapa item bisa disatukan dalam sebuah kegiatan agar bisa lebih efesien dan penghematan anggaran mengingat banyaknya serapan anggaran untuk KIP Aceh Selatan,” ungkap pelapor Fraksi PKPI, Masridha, ST.

Hal senada juga diungkapkan oleh pelapor Fraksi API, Muhammad Nasir Gani, SH dan pelapor Fraksi Mandiri, Alja Yusnadi, S.TP, M.Si. Karena menurut mereka, merasionalkan anggaran KIP diharapkan bisa dilakukan penghematan agar Tahun 2018 pembangunan Aceh Selatan bisa berjalan secara baik menjadi Aceh Selatan terdepan.

Bupati Aceh Selatan, HT Sama Indra, SH dalam kata sambutannya mengucapkan, terima kasih kepada segenap anggota dewan yang telah membahas Raqan APBK Tahun 2018 dengan TAPD sehingga terlaksananya penutupan rapat.

Mengenai koreksi anggaran KIP, Bupati Sama Indra menyatakan, akan berkoordinasi kembali dengan TAPD maupun akan meminta petunjuk lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri RI.

Selain itu, Bupati Sama Indra merespon permintaan masyarakat di 5 Gampong dalam Kecamatan Kluet Timur yang meminta Pemkab Aceh Selatan untuk meninjau kembali proyek tanggul sungai yang dibangun di Gampong Paya, Kec. Kluet Utara.

“Mengenai permintaan masyarakat Kluet Timur, akan kita tindaklanjuti dengan menyurati pihak Provinsi Aceh, karena penanganan tanggul sungai itu wewenang provinsi,” ujarnya. (Ran).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*