GATOT Aceh Selatan Desak Cabut Izin Pertambangan

IMG-20170530-WA011Aceh Selatan News | Banda Aceh – Puluhan Pemuda dan Mahasiswa Asal Aceh Selatan yang tergabung dalam Gerakan Tolak Tambang (GATOT) Aceh Selatan, menggelar aksi unjuk rasa menolak dan menuntut pecabutan izin tambang dan kayu di kawasan Aceh Selatan. Aksi damai tersebut, mereka lakukan di Simpang Lima, Banda Aceh, Selasa (30/5/2017) sore.

Koordinator lapangan (Korlap) GATOT Aceh Selatan, Adli Gunawan dalam orasinya menyatakan, bahwa kemukiman Menggamat   sejak tahun 2009 hingga 2012 dikenal dengan wilayah petro-dolarnya Aceh Selatan, karena terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang mengekploitasi bahan mineral emas dan biji besi.

“Selama empat tahun PT Pinang Sejati Utama (PSU) dan PT. Beri Mineral Utama(BMU) beroperasi, belasan Hektar tanah gunung di desa Simpang Tiga dan Desa Simpang Dua telah diekploitasi bahan material batu biji besi dan emas. Puluhan hektar hutan lindung di babat yang mengakibatkan kerusakan lingkungan terparah dalam sejarah Aceh Selatan, sehingga wilayah itu dilanda banjir dan tanah longsor setiap kali di guyur hujan lebat,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut terus bertambah parah dan mengancam masyarakat Aceh Selatan khususnya wilayah Manggamat yang merupakan sumber aliran sungai ke wilayah Aceh Selatan secara keseluruhan. Selain itu, kerusakan Daerah Aliran Sungai Kluwat (DAS) juga mengancam penduduk yang berada di bantaran sungai.

“Ada beberapa hal yang telah dilanggar oleh perusahaan tambang biji besi, emas dan kilang kayu yang saat masih beroperasi,” teriaknya.

Ironisnya lagi, teriak orator lainnya, disaat kondisi Kluet Tengah memprihatinkan, dikeluarkan lagi izin tambahan untuk pertambangan bijih besi yaitu PT. BMU dan pengolahan kayu yaitu PT. IGU.

Kondisi ini tentu sangat menyedihkan, disaat Manggamat dan daerah aliran sungai Kluet menanggung bencana, Pemkab Aceh Selatan bungkam begitu saja.

“Kita kecewa dengan sikap pemkab yang seakan merasa tidak bersalah dan tidak mau tau terkait kepedihan masyarakat tersebut,” teriak salah satu orator.

Dikatakan, perusahaan tersebut diduga sudah menyalahi Undang Undang  nomor 41 tahun 1999 pasal (38) ayat (4), Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia nomor: P.13 /Menlhk- II/2015, Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia nomor: P.13/Menlhk-II/2015 dan aspek lain yaitu melanggar peraturan menteri kehutanan Republik Indonesia nomor : P91/MENHUT-II/2014 tentang penataan usaha hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara jo P.27/MenLHK-Setjen/2015 tentang perubahan atas peraturan menteri kehutanan nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang penataan usaha hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara.

Dalam aksi tersebut, Gabungan mahasiswa ini juga menuntut dan mendesak agar Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk segera menurunkan tim monitoring ke daerah pertambangan Aceh Selatan

Juga mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah Aceh untuk mencabut izin Multi Mineral Utama (Emas), PT. Beri Mineral Utama (Biji Besi), PT. Pinang Sejati Wati (Biji Besi) PT. Pinang Sejati Utama (Biji Besi), KSU. Tiega Manggis ( Biji Besi), PT. Islan Gencana Utama (kayu). KSU. Ni’mat Sepakat (Biji Besi) yang berada dalam kawasan Kluet Tengah, Sawang, Pasie Raja.

Menuntut Perusahaan Tambang merehabilitasi kembali dampak kerusakan lingkungan di Kecamatan Kluet Tengah, Pasie Raja dan Sawang. Mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk memerintahkan perusahaan menarik semua alat berat dan penunjang operasional tambang dari daerah kami.

“Jika tuntutan kami tidak di akomodir, maka segala sesuatu yang terjadi nantinya adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Pemerintah Aceh,” pungkasnya.(Ril)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*