Ini Provinsi dengan Pelayanan Terburuk

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

Aceh Selatan News | Jakarta – Lembaga negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik Ombudsman melakukan observasi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam penelitian yang dilakukan di tingkat Pemerintah Provinsi, Ombudsman mengelompokan 12 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai obyek observasi.

Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan, ke-12 SKPD itu adalah, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas/ Badan Lingkungan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama September hingga November 2013, Dinas Pendidikan menempati zona merah dalah hal pelayanan publik dengan tingkat persentase sebesar 92,3 persen. Zona merah berarti tingkat pelayanan publiknya buruk. “Masih banyak kita temukan laporan tentang ketidakjelasan soal penerimaan siswa baru. Tentang adanya pungutan. Laporan itu sejalan dengan temuan kita di lapangan,” kata Danang Girindrawardana saat melaporkan hasil observasi Ombudsman, Minggu (8/12/2013).

Peringkat kedua SKPD provinsi yang tingkat kepatuhan pelayanan publiknya rendah ditempati oleh Dinas Sosial dengan persentase 91,7 persen, kemudian Dinas PU/ Cipta Karya 75 persen, dan Dinas Kesehatan 72,7 persen. Sementara SKPD yang mendapat persentase terendah adalah Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan 6,3 persen.

Observasi sendiri dilakukan di 22 perwakilan Ombudsman di 22 Pemerintah Provinsi. Ke-22 Provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua.

Tercatat pelayanan publik paling buruk adalah Sulawesi Selatan dengan 90,9% ketidakpuasan. Kedua Papua 88,9 persen, diikuti Kalimantan Selatan 83,3 persen, dan Kepulauan Riau 81,8 persen. “Sulawesi Selatan dengan ibukota Makasar tidak menjadi jaminan jika provinsi yang memiliki kota besar akan memberikan pelayanan publik yang memuaskan,” kata Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana.

Sementara itu provinsi yang tidak berada di zona merah Jawa timur, berada di zona hijau (tingkat kepatuhan tinggi) dengan persentase 75,0 persen. (theglobejournal)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*