Jadwal pemilu terancam ditunda




Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

Aceh Selatan News | Jakarta – Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Yasonna H. Laoly, menilai andai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Yusril Izha Mahendra tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dikhawatirkan agenda Pileg dan Pilpres bakal molor dan kacau.

Menurut Yasonna, hal ini akan berakibat pada penundaan pelantikan anggota DPR-RI, DPD-RI dan pelantikan Presiden/wakil presiden. Sebab, lanjut dia, hal ini menyangkut peralihan elite kepemimpinan nasional sehingga dapat berpotensi kekacauan dan kegaduhan politik sangat besar.

“Molornya pelantikan anggota DPR, DPD dan Presiden dari jadwal yang ditentukan berkonsekwensi pada pelanggaran konstitusi, karena jabatan anggota DPR, DPD dan jabatan Presiden hanya 5 tahun seperti yang ditentukan dalam konstitusi,” ujar Yasonna, hari ini.

Menurut dia, hal ini tidak boleh dianggap sepele. Sehubungan dengan itu, pihaknya meminta kepada Hakim MK untuk memperhatikan secara serius potensi kegaduhan dan mungkin saja konflik politik dari keputusan MK.

“Upaya Yusril mengajukan gugatan tersebut hanyalah manuver politik saja. Tapi, salah salah bisa menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu,” tukasnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak mungkin melaksanakan Pileg dan Pilpres secara serentak tanpa merubah UU. Kata dia, harus ada sinkronisasi antara UU 8/201 tentang Pileg dan UU 42/2008 tentang Pilpres.

Mantan Pimpinan Pansus UU 42/2008 ini juga menyebutkan bahwa Pileg dan Pilpres saat ini diatur dalam dua undang-undang serta tahapan-tahapan yang berbeda pula. Ia mencontohkan, seperti pada tahapan perhitungan dan rekapitulsasi suara antara Pileg dan Pilpres yang berbeda. Dalam Pileg diketahui ada rekapitulasi suara pada tingkat desa (PPS), sementara dalam Pilpres tidak ada.

“Kalau mau Pileg dan Pilpres serentak, maka dia harus diatur dalam satu undang-undang. Jika MK mengabulkan gugatan Yusril, maka akan ada perubahan undang-undang. Tensi politik akan langsung naik pada titik didih. Lihat saja ketika ada usul revisi UU Pilpres, tidak berhasil, alias gagal total,” tegasnya.

Pihaknya juga merasa tidak yakin MK akan merubah padangannya tentang parliamentary threshold dan presidential threshold, sebab menurut pandangan MK pada putusan sebelumnya, lanjut Yasonna, hal itu adalah legal policy yang menjadi domain DPR.

Dilanjutkan dia, saat ini tahapan Pileg sedang berjalan jika sehubungan dengan gugatan Yusril harus dihentikan, artinya menurut dia hal tersebut melanggar UU 8/2012.

“Jadi kalau mau membuat Pileg dan Pilpres serentak, tunggu saja pemilu 2019. Kita siapkan undang-undangnya untuk itu dalam satu paket,” pungkasnya. (waspadaonline)

Komentar










Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*