Pemerintahan /  -

Kasatpol PP dan WH Aceh Selatan Tunda Pencairan Honor Penyelidikan

Juni 15th, 2017 | Posted in Pemerintahan | |
2017-11-24 22:19

Aceh Selatan News | Tapaktuan – Kepala Seksi (Kasi) Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan WH Aceh Selatan, Rudi Subrita, S.Ag kecewa terhadap kebijakan Kasatpol PP dan WH yang telah menunda atau membatalkan pencairan dana insentif bagi personil penyidik.

“Padahal, dana tersebut sudah tertuang dalam Daftar Pengajuan Anggaran (DPA) Satpol PP dan WA Tahun 2017. Namun, ketika hendak dillakukan pengajuan pencairan berdasarkan resume tertanggal 23 Mei 2017 lalu, Kasatpol PP dan WA menganjurkan pencairannya pada APBK Perubahan,” kata Rudi Subrita kepada Aceh Selatan News di Tapaktuan, Rabu (14/6/2017).

Ia mengatakan, pengajuan pencairan honor tersebut sehubungan telah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Firdaus, Staf Bappeda Aceh Selatan dan Karmila, dengan surat perintah nomor : SP- DIK/103/XII/2016/Reskrim.

“Hasil Penyelidikan dan Penyidikan oleh PPNS pada Satpol PP dan WH Aceh Selatan bersama Penyidik Polres Aceh Selatan telah dimulai pada tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 28 Januari 2017, dengan pemanggilan tersangka dan saksi-saksi secara bertahap,” ujarnya.

Dari hasil Penyelidikan dan Penyidikan terhadap tersangka dan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Firdaus bersama dengan Karmila terbukti telah melanggar Pasal 23 ayat (1) Tentang Khalwat dan Pasal 25 ayat (1) Tentang Ikhtilath, menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Untuk maksud tersebut diatas, lanjut Rudi Subrita, Kejaksaan Negeri ( Kejari) Aceh Selatan telah mengeluarkan surat Nomor : B- 202/N.1.17.3/Sih/02/2017, tanggal 14 Februari 2017 Perihal Pemberitahuan hasil Penyidikan perkara Pidana Sudah Lengkap (P-21).

Pada tanggal 23 Maret 2017 Kejari Aceh Selatan telah mengeluarkan surat tahap kedua dengan perihal penyerahan tersangka dan barang bukti (BB). Oleh karena itu, mulai tanggal tersebut diatas Tersangka dan BB sudah menjadi tanggung jawab Kejari untuk proses Penuntutan dan Persidangan di Mahkamah Syariah Aceh Selatan.

Setelah menjalani persidangan di Mahkamah Syariah selama satu bulan lebih, maka Firdaus dan Karmila dengan petikan putusan nomor : 004/JN/2017/MS.Ttn, tanggal 22 Mei 2017, telah diputuskan (ikrah) oleh Hakim dengan hukuman cambuk sebanyak 25 kali, karena telah melanggar Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 tantang Hukum Jinayat.

Menurut Rudi Subrita, ada beberapa item pengajuan pencairan dana insentif tersebut seharusnya teralisasi, karena sudah selesainya tugas tim Penyidik. Tetapi sangat disayangkan, Kasatpol PP dan WH Aceh Selatan tidak meresponnya.

“Apa karena, namanya tidak tercantum dalam tim Penyidik?, karena sejak awal dan akhir gelar perkara, Kasatpol PP dan WH dijabat Pj, yakni bapak Drs. H. Darisman,” ucapnya seraya bertanya.

Kasatpol PP dan WH Aceh Selatan, Drs. Rahmattuddin ketika dikonfirmasi membenarkan melakukan penundaan pencairan dana insentif Penyidik dan pencairannya akan di usulkan kembali pada APBK-P Tahun 2017.

“Jika dilakukan pencairan dikuwatirkan nanti akan menjadi temuan, karena item pengajuannya bertimpa-timpa, sedangkan kasus yang diselesaikan hanya satu. Hal ini untuk menghindari DPA Satpol PP dan WH jangan sampai rancu, maka saya sarankan pencairannya pada APBK-P,” pungkasnya.(Ran)

Komentar

©2015 Kompoz is version 4.0 Powered by Wordpress beautified by Dewaz. All Rights Reserved.