Kasus korupsi Handtractor Tahun 2002 Belum Jelas Muaranya

Ilustrasi
Ilustrasi

Aceh Selatan News | Tapaktuan – Dugaan kasus korupsi penyimpangan dalam pelaksaan proyek pengadaan handtraktor sebanyak 40 unit pada dinas pertanian tanaman pangan dan holtikura Kabupaten Aceh selatan tahun anggaran 2002 kembali dipetanyakan.

Proyek yang menyeret nama-nama orang penting itu seperti, Aqlizar, SH, Mudaris, SP, dan Ir. Said Azhar kembali dipertanyakan karena belum pernah diputuskan kasusnya oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Tapaktuan, Meiza Khoirawan, S.H, mengatakan Kasus tindak pidana korupsi itu telah dikeluarkan keputusan sela pada tahun 2007. Namun, Kejari mengaku belum ada pengambalian berkas dari Pengadilan Negeri sejak putusan sela itu diputuskan. “Kita berharap pihak pengadilan mau bekerjasama dalam penuntasan kasus ini,” ujar Meiza saat dijumpai di Tapaktuan, Senin (4/11).

Lebih lanjut ia mengaku pihakanya belum bisa menindak lanjuti kasus tersebut jika pihak pengadilan belum mengembalikan berkas aslinya, bahkan ia mengaku telah menyurati pihak pengadilan negeri, terkait berkas asli yang masih ditahan hingga sekarang. “Kita akan melimpahkan kasus ini ke pengadilan tipikor Banda Aceh, kerena setiap tindak pidana korupsi sekarang ditangani langsung oleh pengadilan tipikor,” katanya.

Saat dikonfirmasi secara terpisah, Pengadilan Negeri Tapaktuan membenarkan pihaknya sudah dua kali disurati oleh pihak kejaksaan terkait bundle berkas kasus korupsi itu, namun pengadilan beralasan bahwa berkas yang meraka miliki merupakan dokumen Negara tidak bisa dikeluarkan.

“Kita (pengdilan tapaktuan-red) sudah konsultasikan dengan pengadilan tinggi dan tetap saja tidak boleh,” terang Anggi Prayurisman, SH, MH Bagian Humas pengadilan negeri tapaktuan.

Isi putusan sela waktu itu, pengadilan memenuhi permohonan pihak penasehat hukum terdakwa karena isi dakwaan dinilai tidak lengkap, tidak cermat atau kabur. “Pihak pengadilan mempertanyakan berkas pertinggal yang di kejaksaan, seharus sebelum pelimpahan adanya pertinggal,” ujar Anggi.

Pengadilan Negeri Tapaktuan membantah adanya usaha memperlambat atau menghalangi penyelesaian kasus tersebut, ”Kita tidak memperlambat atau menghalangi kasus ini, namun kita hanya melakukan sesuai prosedur,” tegasnya.

Pengadilan negeri membolehkan pihak kejaksaan mencopi dan dileges oleh panitera sesuai dengan aslinya,” jikapun pengadilan tipikor menyurati kita akan memperlihatkan yang aslinya,” pungkasnya.(iy)

Komentar