Kesbangpol Aceh Gelar Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan

Aceh Selatan News | Tapaktuan – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Aceh bekerjasama dengan Kesbangpol Aceh Selatan menggelar Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), bertempat di Aula Hotel Pante Cahaya, jalan Merdeka Tapaktuan, Rabu (11/10/2017).
 
Kegiatan FPK dibuka oleh Asisten I Setdakab Aceh Selatan, Erwiandi, S.Sos, M.Si mewakili Bupati Aceh Selatan, HT. Sama Indra, SH. Diikuti 50 peserta terdiri dari  Aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Siswa SLTA dan Santri.
 
Sedangkan narasumber  dari kegiatan tersebut dari unsur Kesbangpol Aceh,  DR. Azhar M. Nur. M.Pd yang juga Ketua FPK Aceh. Adapun materi yang dibahas adalah tentang peran Forum Pembaruan Kebangsaan dalam membangun pembaruan kebangsaan di daerah.
 
Selanjutnya, unsur dari Akademi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Masbur, M.Ag yang membahas tentang prolem dan solusi pelaksanaan pembaruan kebangsaan. Adapun Kepala Kesbangpol Aceh Selatan, H. Akmal Hilma, SH, MM membahas tentang kebijakan Pemkab Aceh Selatan dalam pemeliharaan pembauran  kebangsaan di daerah.
 
Asisten I, Erwiandi saat membuka kegiatan Sosialisasi FPK  mengatakan, berbicara mengenai pembauran tidak terlepas dari nilai-nilai kebangsaan yang diperkuat 4 (empat) pilar utama sebagaimana telah diletakkan oleh bapak pendiri bangsa (The Founding) yaitu :
 
“Pertama adalah Pancasila telah menjadi dasar tegaknya negara yang juga sebagai falsafah atau pandangan hidup. Pancasila merupakan prinsip dan nilai-nilai kehidupan masyarakat kita. Sebagai idiologi, Pancasila merupakan arah dan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
 
Dilanjutkannya, Kedua adalah UUD Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni konstitusi negara dan dasar bagi seluruh sistem nasional kita termasuk sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, sistem ketatanegaraan dan berbagai sistem lainnya.
 
“Ketiga adalah Bhineka Tunggal Ika, ini merupakan semboyan sekaligus prinsip negara, yang menegaskan aspek keragaman bangsa dalam satu kesatuan bangsa. Kita tidak boleh memaknai Bhineka Tunggal Ika sebatas semboyan belaka, melainkan mengamalkannya dalam cara pandang kita akan keragaman budaya, etnis, suku maupun agama,” papar Erwiandi.
 
Keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia  sebuah konsepsi tentang keberadaan negara dalam konteks kewilayahan, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 37 Ayat 5 bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan RI tidak dapat dilakukan perubahan.
 
“Beranjak dari keempat Pilar tersebut setiap warga negara berkewajiban memelihara kerukunan paling sedikit terdapat 2 (dua) aspek penting dari kerukunan di Daerah yaitu : Kerukunan yang berbasis dibidang keagamaan dan kerukunan dibidang suku, ras, etnis dan adat istiadat,” sebutnya.
 
Erwiandi menambahkan, hingga saat ini Pemkab Aceh Selatan telah membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dimana fungsi utama forum ini adalah untuk memberikan pencerahan dan pendidikan akan pentingnya pembauran kebangsaan bagi masyarakat juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kepala Daerah dalam pemeliharaan pembauran kebangsaan.
 
Sebelumnya, Kepala Kesbangpol Aceh Selatan, Akmal Hilma menyampaikan, kegiatan sosialisasi pembaruan kebangsaan ini  diselenggarakan di Kabupaten Aceh Selatan dengan maksud untuk memberikan pemahaman tentang pembauran kebangsaan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. (Ran).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*