Optimalkan Pembangunan Daerah Tertinggal




Delky Nofrizal Qutni
Delky Nofrizal Qutni

Aceh Selatan News | Opini – Hanya tinggal menghitung hari, pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf (Zikir) akan memasuki masa satu tahun. Namun, hingga saat ini belum terlihat program terobosan yang dilakukan. Apalagi jika dilihat dari percepatan pembangunan daerah tertinggal di Aceh, dapat dikatakan masih dalam kondisi jalan ditempat. Justeru yang terjadi adalah kemunduran pasca beberapa daerah tertinggal dilanda bencana seperti banjir dan longsor yang berdampak serius terhadap stabilitas pembangunan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya infrastruktur public yang rusak baik itu fasilitas penunjang ekonomi, sarana dan prasarana pendidikan, gedung pemerintahan dan sebagainya.

Hingga saat ini masih ada 12 kabupaten di Aceh berstatus tertinggal yaitu Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, Simeuleu, Aceh Jaya, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Penetapan status tertinggal itu dilihat dari 6(enam) indicator utama yaitu Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Publik, Aksesibilitas, Kapasitas Daerah dan Karakteristik Daerah.

Komitmen gubernur Aceh Zaini Abdullah di media pada tanggal 18 desember 2012, bahwa pada tahun 2017 tidak akan ada lagi daerah di Aceh yang dikategorikan daerah tertinggal, ini perlu di apresiasi. Namun, tentunya hal tersebut tidak akan terealisasi dengan mudah, perlu ada keseriusan pemerintah dalam mewujudkannya.

Setidaknya ada 3 hal penting yang meski dilakukan secara optimal oleh pemerintah Aceh. pertama bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah secara terintegrasi dengan memberdayakan potensi daerah. Kedua meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal. ketiga membangun aksesibilitas dan infarstruktur public terutama yang berhubungan dengan perekonomian dan peningkatan sumber daya manusia. Ketiga hal tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dan elemen.

Untuk itu, kami mendesak agar pemerintah Aceh bersama seluruh pemerintah kabupaten tertinggal di Aceh agar membentuk komite khusus yang focus menangani persoalan daerah tertinggal di Aceh. Untuk komite ini harus dilibatkan seluruh stakeholder, agar percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat dilakukan secara optimal. Jika tidak, membebaskan seluruh kabupaten di Aceh dari ketertinggalan sebagaimana yang disampaikan Gubernur tersebut tidak akan terwujud pada 2017, apalagi waktunya hanya tinggal 4 tahun lagi.(Red)

Komentar










Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*