Pembahasan RPJM Diwarnai Kritikan dan Masukan

IMG-20170527-WA001

IMG-20160823-WA003Aceh Selatan News | Tapaktuan - Diskusi publik Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 yang digelar Badan Legeslasi (Banleg) Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Selasa (23/8/2016) dihujani kritikan dan masukan dari kalangan pengggiat LSM.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Banleg DPRK Aceh Selatan, Alja Yusnadi, S.TP itu, Koordinator LSM Lembaga Bersih Aceh Selatan (Libas), Mayfendri SE menyatakan, sejatinya RPJM ini diterapkan dalam wujud nyata pembangunan Aceh Selatan.

"Pembahasan RPJM ini jangan hanya sekedar pembahasan cet langet, bukti nyata terhadap masyarakat itu apa ?," tanya Mayfendri lantang.

Terkait penegakan hukum Syariat Islam di Aceh Selatan juga menjadi pertanyaan forum diskusi. Asmar Endi, unsur Pers meminta kepada forum RDPU Tentang RPJM agar dapat menkaji mengenai penguatan penyidik WH agar bisa bekerja secara efektif tanpa pandang bulu.

"Terkait hukum Syariat Islam baik maisir maupun khalwat, hanya masyarakat biasa saja yang dijatuhi hukuman cambuk tetapi bagi oknum aparat atau pejabat yang telah terbukti masih jadi tagihan Kejaksaan Negeri Tapaktuan, hingga kini belum dilaksanakan hukuman itu," sebut Asmar Endi.

Menyahuti hal itu, Kepala Bappeda Aceh Selatan, Drs. Mufthi Abu Bakar mengatakan, kritikan yang keras sekali pun  tetap diterima demi melahirkan kesepakatan pembahasan RPJM.

"Hanya saja perlu saya sampaikan, forum hanya membahas program RPJM bukan membahas kegiatan RPJM. Pun demikian kritikan dan masukan akan tetap kami terima," ujarnya.(Ran)

Komentar

IKLAN DPMG II