Pembangunan SDN 3 Tapaktuan Salahi Aturan Hukum




IMG_20170502_161113Aceh Selatan News | Tapaktuan – Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRK Aceh Selatan, Lisa Elfirasman, ST menyatakan pelaksanaan pembangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Tapaktuan menyalahi aturan hukum, karena dikerjakan sebelum proses tender.

“Lebih menariknya lagi, pada saat Tim Pansus I kelapangan, pengerjaannya sudah mulai dilakukan oleh rekanan yang sama pada tahun 2016,” ungkap Lisa Elfirasman dalam laporan Tim Pansus I Tentang LKPJ Bupati Aceh Selatan Tahun 2016 di Gedung DPRK setempat, Selasa (2/5/2017).

Ia mengatakan, sedangkan  proses tender Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tahun Anggaran 2017 belum selesai dilaksanakan, yaitu pembangunan SDN 3 Tapaktuan dengan anggaran Rp. 6,29 miliar.

” Hal ini merupakan jelas-jelas dan nyata menyalahi aturan hukum, dan rekanannya juga dengan gamblang menjelaskan kepada Tim Pansus I alasan kenapa dikerjakan sebelum ada kontrak biar lebih maksimal dan cepat selesai,” bebernya.

Sementara, lanjutnya, dari Dinas Pendidikan Aceh Selatan memberitahukan kepada Tim Pansus I belum ada mengeluarkan SPK (Surat Perintah Kerja) karena proses tender dan tidak pernah menyuruh rekanan mengerjakan sebelum perjanjian kontrak.

Selain itu, bangunan di SDN Unggul Tapaktuan yang dibangun tahun 2016 itu, berdasarkan temuan Tim Pansus I ditemukan banyak kekurangan-kekurangan hasil pengerjaan seperti keramik yang pecah, plasteran yang tidak rapi, dinding retak-retak sehingga juga harus diperbaiki secepatnya mengingat masih dalam pemeliharaan.

“Maka perlu disegerakan perbaikan temuan diatas, mengingat masih dalam masa pemeliharaan yang masih dibebankan kepada rekanan sesuai dengan aturan kontrak kerja,” tegasnya.(Ran)

Komentar










Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*