Pemerintah Aceh Dan DPRA Antara “PENIPU dan PEMBODOHAN” Rakyat

12510254_1229663073728563_6403829556623669836_n
Thahyyatul Sofida S.TH

Aceh Selatan News | Opini – Pemilihan wakil Rakyat 2014 dan kepala Daerah tahun 2012 lalu, bukannya memberi perubahan kesejahteraan, tetapi terkesan statis bahkan justru semakin memperburuk keadaan di segala bidang terhadap harkat dan martabat Rakyat Aceh. Keistimewaan Aceh yang di kabulkan Pusat, melalui kehadiran Partai Lokal pada tahun 2009 disamping 38 Parnas, tercatat Parlok Aceh yang berkompetisi ada 6 di Aceh. Lebih jauh lagi, berdasarkan Keputusan KPU N0.17 Tahun 2008 tentang pedoman penempatan alokasi kursi Anggota DPRD, Aceh (DPRA) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 sampai 5.000.000 jiwa memperoleh alokasi lebih kurang 65 kursi tersebut, seharusnya ruang gerak untuk Aceh lebih mampu dibenahi karena Rakyat Aceh memiliki bahtera politik sendiri.

Pada tahun kedua Pilkadasung di Aceh maupun Pileg Pasca Tsunami dan Perdamaian, dikenal MOU Helsinki tercatat pula ada 3 Parlok yang bertarung, yakni Partai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Damai Aceh. Dari jumlah 13 partai yang ikut serta dalam pemilu 2014, Partai Aceh menang Mutlak dengan menguasai 29 kursi di DPRA, dan sebelumnya Pilkadapun dimenangkan oleh pasangan yang diusung Partai Aceh, yakni Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dengan singkatan “ZIKIR”.

Seiring berjalannya waktu, kedua institusi Negara ini tidak menunjukkan eksistensinya dalam memenuhi aspirasi rakyat. Persoalan politik lokal yang terlalu kompleks, tidak berhasil dipilah-pilah terkait kedudukan mereka sebagai amanat rakyat yang mempercayai mereka. Dua periode Aceh dipimpin oleh para eks kombatan yang berjuang mewujudkan hasil MOU, nyatanya tidak mampu merealisasikan tuntutan rakyat dan terkesan hanya mementingkan kelompok tertentu. Dalam kelompok tertentu ini, nyatanya memang dimenangkan Oleh Partai yang menamai ke-Acehan, mulai dari penguasaan kuota diparlemen hingga kepemimpinan daerah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mereka tega mengkhianati Rakyat Aceh ?, padahal partai yang mendominasi kursi dan pemerintah adalah partai Aceh. Partai Aceh harus bertanggung jawab atas nama yang langsung menyatakan diri dan esensinya adalah partainya orang Aceh meski tanpa bermaksud mengecualikan keberadaan partai lokal yang lain.

Adapun yang menjadi perhatian penulis yang amat miris adalah, era kepemimpinan Zikir tidak mampu mendongkrak perekonomian masyarakat, era ini hanya berkutat pada pembangunan insprastruktus ditengah melaratnya pertumbuhan ekonomi. Bidang kesehatan kita mengetahui bersama bahwa Program JKA semasa kepemimpinan Irwandi-Nazar hanya dirubah Menjadi JKRA. Selanjutnya, kembali mengalami keterlambatan menyusun RAPBA hingga terakhir kali APBA 2016 itu dievaluasi Mendagri. Alokasi anggarannyapun sangat pantastis jauh dari kepentingan rakyat, contoh uang minum SKPA sebesar Rp 86 Miliar, belanja tas kegiatan peserta pelatihan Rp 7,8 Miliar, biaya jasa narasumber, tenaga ahli, dan peneliti Rp 61,6 miliar, perjalanan dinas Rp 287,5 miliar yang dikritisi kemendagri yang membuat pengamat ekonomi Unsyiah bengis dan sejumlah LSM anti korupsi di Aceh. Oleh sebab itu pulalah mereka mendapat balasan tidak menerima gaji selama tiga bulan yang lalu. Atas keterlambatan tersebut, masyarakat sangat merasakan melemahnya daya beli dalam perekonamian akibat putaran uang terlambat dicairkan pemerintah.

Era Legislatif dan eksekutif yang memenangi pilkada/pileg ke-2 pasca perdamaian ini, telah terjadi begitu banyak kegaduhan politik yang semestinya tidak baik di percontohkan kepada masyarakat. Eksekutif “ZIKIR”, mengalami perbedaan pemikiran dan pembagian tugas dalam menjalani roda Pemerintahan, indikasi tersebut buah dari kekisruhan ditubuh partai yang mereka gandrungi. Muzakir Manaf dimasa akhir jabatannya sering kali menyebutkan bahwa ia hanya Ban Serap atau sebagai pelengkap dalam menjalankan amanah Rakyat, sejatinya hal itu tidak perlu dimunculkan, apalagi ia masih menjabat. Dari sejumlah Dinamika perpolitikan di Aceh saat ini, kekuasaan Partai Aceh sebagai adidaya tetap menampakkan ketidak adilannya dalam menjalankan tugas, turunan UUPA sejauh ini banyak yang belum diselesaikan. Penyelesaian korban konflik, penyejahteraan eks kombatan, persoalan bendera dan lambang, serta kedudukan LWN dan WN masih saja menuai Pro-Kontra bagi publik Aceh.

Pemerataan pembangunan di seluruh kawasan juga menjadi tolak ukur terjadinya kesenjangan sosial kewilayahan, sehingga Protes keras yang dilakukan pribumi ALABAS ingin memisahkan diri dari Aceh, karena pemerintahan era ini terlihat mendiskrimidasi eksistentsi mereka. Pergerakan ini penulis mengambil dasar sebagai awal ialah disaat butiran UU LWN menafikan suku minoritas di Aceh, padahal eksistensi LWN/WN masih belum disahkan Mendagri hingga saat ini.

DPRA, era “ZIKIR”, WN secara terang-terangan menzalimi rakyat Aceh dengan sejumlah program yang tidak mengenai sasaran pro rakyat, disamping telah banyak uang negara untuk Aceh dalam APBA ditambah dengan Otsus yang melimpah, kegunaannyapun hanya seputaran jajaran perangkat kerja, kemudian untuk kolega dalam ranah perpolitikan. Hal ini dapat terlihat ketika alokasi anggarannya untuk proyek ayam petelur belum di dan pembangunan Lembaga Wali Nanggroe, Pengadaan DamKar, semoga menjadi kajian KPK.

Lembaga Wali Nanggroe sangat jelas-jelas anggarannya dialokasikan dalam RAPBA setiap tahun dimasa Partai ini berkuasa, padahal legalitasnya belum diterima masyarakat bahkan Mendagri belum merestui kehadirannya. Menyikapi kehadiran LWN/WN juga membuat sejumlah tokoh Politik dan Ahli Hukum mempertnyaakannya, diantaranya Ghazali Abbas Adan selaku senator (DPD RI) asal Aceh, dan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Safaruddin. Ghazali Abbas dalam siaran Persnya melalui halaman Droe keu droe Serambi Indonesi edisi Kamis 24 maret 2016, menyebutkan dengan berpulangnya Dr Tgk Hasan tiro maka gugurlah UU no 11 tahun 2006 kerena maqam wali Nanggroe melekat pada Aspek pengabdian tokoh perjuangan martabat Aceh. Dalam BAB XII, pasal 96, ayat 1 lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat, bukan lembaga politik dan pemerintah di Aceh yang ia bersifat independent. Maka apakah DPRA dan pemerintah Aceh tidak menipu rakyat jika LWN/WN saja belum disahkan oleh mendagri ?Tetapi hakikatnya bahwa pemangku Wali Nanggroe saat ini adalah salah seorang Tuha Peut Partai Aceh, pemangku wali nanggroe saat inipun tidak menunjukkan eksistensinya sebagai pemangku dan pemersatu adat, suku yang ada diaceh, misalnya mengajak tokoh-tokoh penggerak ALABAS yang menuntut pemisahan diri dari Provinsi Aceh, hal lain juga dalam ibadah tak sekalipun Pemangku wali nanggroe tercatat mampu Menjadi khatib sejak klaim kedudukannya hingga detik ini.

Hal senada juga disampaikan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), oleh Safaruddin selaku direktur lembaga tersebut. Safaruddin menyoalkan mewakili sejumlah pernyataan rakyat kepada lembaga ini tentang Qanun WN kepada DPRA terkait UU No 40 tahun 2008, tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Kerna dalam Qanun No 8 tahun 2012 tidak menjamin perlinungan dan penghormatan HAM.

Tanpa mengurangi rasa Hormat kepada tokoh-tokoh pilitik khususnya Partai Aceh sebagai penguasa pemerintah saat ini, penulis mengharapkan agar menjalankan tugas di DPRA benar-benar konsisten. Sehingga, hasil-hasil perumusan UUPA tidak menciderai masyarakat atau menyabotasekan legalitas seperti LWN/WN yang belum disahkan oleh Mendagri serta diumumkan kepada publik Aceh, apalagi rakyat juga mempunyai hak mendapatkan keterbukaan informasi menyangkut tugas kenegaraan dan sebagainya. Mengapa demikian, karena begitu banyak uang Rakyat yang Haram dipergunakan untuk sesuatu yang tidak sah penggunaannya seperti pembangunan istana Wali nanggroe dan gajinya begitu besar, bukan berarti pula penulis tidak sepakat adanya Wali Nanggroe, akan tetapi sejerah juga tidak mencatat bahwa WN di Aceh seudah ke-9, apalagi Status kewargaan Negara apakah sudah dikantongi. Sejauh ini juga penulis mengamati kesuksesan pemerintahan era “Zikir” hanya dapat di rasakan sebagai Pegiat seremonial, gowes dan fan Walk sebagai hiburan untuk mengambil hati rakyat untuk dikenal sebagai pejabat yang ramah lingkungan.

Khususnya kepada DPRA, mengapa dalam menggiatkan bendera dan lambang Aceh yang terlibat hanya Praksi Aceh yang dominan muncul kepublik untuk bersikeras memperjuangkannya, padahal bendera dan lambang untuk seluruh rakyat Aceh. Lebih lanjut dan sangat menggelitik mengapa DPRA tidak pernah mengkritisi kebijakan Eksekutif “ZIKIR” yang hampir tidak dapat disimpulkan dari sudut mana kesuksesan mereka memimpin, tetapi soal bendera dan lambang DPRA dari Fraksi PA sangat berani mendesak Gubernur dan wakil untuk mengibarkan di lembaga atau institusi pemerintah bahkan mengancam akan memboikot Pilkada tahun 2017 mendatang, lain lagi tetang keinginan Zaini abdulllah dan muzakir manaf yang ingin maju dalam pilgub mendatang telah menciderai fungsi nya sebagai gubernur/wakub dalam kunjungan kerja kesejumlah wilayah menyempatkan diri untuk berkampanye untuk mereka, padahal tentang kampanyepun belum di jadwalkan oleh KIP, tetapi DPRA masih adem-ayem saja. Seharusnya 3 fungsi Dewan perwakilan rakyat harus diimplementasikan secara konsisten dan tegas kerena keberadaan DPRA sebagai lidah dan tangan rakyat yang menyuarakan Aspirasi rakyat, bukan duduk saja. Apalagi muzakir manaf kerap kali menyatakan dirinya hanya sebagai Ban Serap atau topeng saja dalam menjalankan roda pemeirntahan. Harusnya sebagai wakil gubernur tidak perlu melontarkan nada tersebut kerena terkesan ia sama sekali tidak bekerja untuk rakyat dan memperburuk kenerja masa jabatannya sendiri, terlepas dari konflik internal partai yang diketuainya.

Penulis juga melihat DPRA hanya mendesak pengesahan Bendera Aceh segera dikibarkan, menjelang berakhirnya kepemimpinan Zaini dan Muzakir atau “ZIKIR”, seakan ingin menampakkan kepada publik bahwa mereka bekerja keras untuk mengibarkan bendera dan lambang Aceh, apalagi dominasinya berasal Dari Partai Aceh. Apakah hanya untuk menunjang kepercayaan publik menjelang pesta demokrasi februari 2017, serta mendongkrak kepentingan partai guna meraup suara pemilihan, tentu ini menjadi tanda tanya besar karena Papol lain seperti tidak berdaya atas kesepakatan tersebut, baik Parnas dan Parlok lain di parlement, padahal makna demokrasi adalah  “pengakuan terhadap kesamaan derajat dan nilai rembug serta perbedaan pendapat bukan forum untuk memaksakan kehendak” (Cholis bisri, pengsuh pesantren raudlatut Tholibin Rembang, dalam buku teori-teori politik Imam Hidajat Setara Press, Malang 2012). Sekali lagi penulis berharap jangan mempolitisasi kebenderaan dan lambang Aceh demi Status dan Kepentingan Partai belaka. Terakhir, jangan lupa mengkritisi Program yang tidak dilaksanakan saat “ZIKIR” kampanye yang dulu dijanjikan, apalagi kesejahteraan rakyat, eks kombatan, janda dan yatim konflik dan lain-lain yang belum terealisasikan. Dalam DPRA satus jabatan itu sama sebagai Wakil Rakyat meski berbeda Fraksinya, demi kepentingan Rakyat Umum, seharusnya apapun terkait kepentingan Rakyat yang tidak di indahkan pemerintah harus di kritisi dan disarani kepada pemerintahan kalu perlu di gulingkan.karena, kekuasaan terbesar dalam demokrasi ada ditangan rakyat dan telah diwakilkan kepada wakil rakyat. Misalnya, bukan hanya karena Partai Aceh Mengusung pemenangan Zaini-Muzakir lantas berdiam diri saja. Tetapi  soal bendera dan lambang berani mengancam mereka, lalu mengapa LWN/WN yang statusnya independent masih bersetatus tuha peut partai tidak dikritisi apa lagi dana yang digelontarkan amat besar, jika dibandingkan uang yang mengalir kepada rakyat.

Semoga DPRA dan Khususnya Fraksi Partai Aceh tidak menciderai nama Aceh di bendera partainya hanya untuk kepentingan kelompok didalam perannya dipemerintahan serta dapat memilah yang mana kepentingan partai dan yang mana kepentingan rakyat saat menjadi pengawas, penganggaran, dan legislasi rakyat. Katakan benar sekalipun itu pahit, tunjukkan kejujuran kepada rakyat atas amanah mereka jangan membohongi rakyat. Jangan nanti seluruh partai mengatakan suara partai adalah suara rakyat padahal murni only suara kepentingan Partai itu sendiri. Salam Hormat dan Semoga diindahkan, amin ya rabbal a’lamin.

Oleh Thahyyatul Sofida S.TH : Mahasiswa Pasca Sarjana jurusan Hukum Islam UIN Ar-Raniry, Formatur Pemuda Aceh Reformasi (PASI).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*