Pemkab Aceh Selatan Diminta Tertibkan KSP Ilegal

Aceh Selatan News | Tapaktuan – LSM Forum Pemantau dan Kajian Kebijakan Pemerintah (Formak) Aceh Selatan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan agar segera menertibkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang disinyalir beroperasi secara ilegal.

“Karena berdasarkan laporan masyarakat yang kita terima, kegiatan KSP ini beroperasi dengan membangun sistem kredit menerapkan bunga tinggi yang memberatkan nasabah,” kata Ketua LSM Formak Aceh Selatan, Ali Zamzami di Tapaktuan, Rabu (22/11/2017).

Menurutnya, kehadirian koperasi simpan pinjam tersebut beroperasi secara terorganisir memberi pinjaman kepada masyarakat dengan bunga sangat tinggi. Menyebabkan nasabahnya terjerat dan sulit membayar hutang.

Dengan aturan yang tidak terlalu rumit dan ketat, koperasi tersebut mengeruk keuntungan bunga tinggi, bahkan hingga hampir mencapai 40 persen.

Jika ada nasabah yang meminjam sebesar Rp 500 ribu, maka koperasi akan memotong langsung sebesar Rp 60 ribu. Dalih pemotongan tersebut sebagai simpanan kas nasabah dan sisa Rp 440 ribu yang diterima oleh nasabah akan diangsur sebesar Rp 20 ribu dalam rentang waktu selama 30 hari.

“Ringan memang angsuran yang diterapkan, namun jika dikalkulasikan hingga pelunasan, maka koperasi tersebut akan mengeruk keuntungan sebesar Rp 160 ribu dari pinjaman sebesar Rp 440 ribu,” ujarnya.

Jika tidak disambung setelah pelunasan pinjaman pertama maka simpanan kas milik nasabah yang 60 ribu dipotong 50%. Selain itu juga cara penagihan yang dilakukan juga sudah sangat meresahkan.

“Karena petugas koperasi tersebut melakukan pengutipan tagihan setiap hari dengan mendatangi rumah-rumah nasabah hingga larut malam, malah berani masuk lagsung kerumah tanpa seizin tuan rumah,” sebut Ali Zamzami.

Koperasi – koperasi itu sambungnya, meminjamkan uang dengan bunga di luar batas. Sebab, pola yang dianut koperasi tersebut dengan sasaran masyarakat ekonomi lemah dengan sistem rente yang dianut pengusaha koperasi.

Sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sebaliknya membuat ekonomi warga semakin terpuruk dari penerapan aturan koperasi yang bisa dibilang lebih menjurus sebagai rentenir tersebut.

Praktik koperasi simpan pinjam yang sangat meresahkan masyarakat tersebut sepertinya luput dari pengawasan Pemkab Aceh Selatan, sehingga menjadi pertanyaan adalah apakah ini memang sudah merupakan suatu kegiatan usaha perkoperasian yang legal.

“Atau memang di biarkan (diizinkan) oleh pihak Disperindagkop dan UKM Aceh Selatan?, atau ini suatu praktik ilegal yang tidak terpantau sama sekali?,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Disdagperinkop dan UKM Aceh Selatan, H. Mualimin, SE ketika dikonfirmasi Aceh Selatan News melalui Kepala Bidang (Kabid) Koperasi, Musni, SE mengakui belum menerima keluhan masyarakat terkait keberadaan KSP ilegal tersebut.

“Sebelumnya kita pernah menegur dan menghentikan 2 koperasi yaitu, atas nama KSU Bintang Aceh dan KSP Multi Artha yang keduanya membuka kantor cabang di Tapaktuan. Kalau masih ada yang beroperasi, itu kita belum mendapat laporan,” jelasnya.

Ia mengutarakan, jika ada koperasi beroperasi tanpa izin dan membuat resah masayarakat tolong laporkan ke Disdagperinkop dan UKM Aceh Selatan.

Memang ada koperasi beroperasi tidak sesuai aturan yang berlaku, jika ingin legal harus mendapat izin, kalau antar provinsi itu harus mendapat izin buka kantor cabang dari Kementerian Koperasi.

Kalau antar Kabupaten harus mendapat izin dari Dinas Provinsi. Jika membuka kantor cabang antar Kecamatan harus mendapat izin dari Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota.

“Kemungkinan ini koperasi lain, maka kita harapkan peran masyarakat untuk segera melapor ke Dinas yang membidangi Koperasi,” harapnya. (Ran).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*