Pemkab Aceh Selatan Dinilai Tidak Serius Sosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Publik




kantor-bupati-aceh-selatan1Aceh Selatan News | Tapaktuan – Sosialisasi UUD No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinilai tidak serius disosialisasi pihak Pemkab  Aceh Selatan. Hal itu diungkapkan Hartini Lufhti, aktivis perempuan kepada Aceh Selatan News di Tapaktuan Kamis (17/10). “Ini sangat penting dimengerti oleh Pejabat disini, agar mereka tahu yang sebenarnya tentang undang-undang No 14 tahun 2008 itu,” kata Hartini

Setiap penggunaan uang Negara yang digunakan oleh pejabat daerah mulai dari Geuchik hingga Bupati,DPRK,dan organisasi masyarakat yang sumber dananya dari APBN,APBA,dan APBK wajib di ketahui oleh masyarakat.

“Banyak pejabat di Kabupaten Aceh Selatan, ketika LSM meminta data beralasan tidak bisa kita berikan dengan dalih itu rahasia Negara sebut mereka, padahal dengan diberlakukan UUD No 14 Tahun 2088 tersebut dengan jelas dikatakan setiap pelaku dan pejabat yang menggunakan uang negara satu sen pun harus dipertanggung jawabkan kepada publik. Nah, jika kita lihat di Kabupaten kita ini masih belum terbuka untuk diketahui oleh publik, buktinya berapa banyak masalah temuan BPK RI yang baru ini telah meng audit penggunaan anggaran tahun 2012 lalu dengan banyak masalah. Publik perlu mengetahui siapa pejabat di Aceh Selatan ini yang sudah melakukan korupsi uang Negara,” Tandasnya (ae)

Komentar










Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*