Pemkab Asel Mulai Kosongkan Ruko di Reklamasi Pantai

Aceh Selatan News | Tapaktuan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan mulai mengkosongkan 10 unit rumah toko (ruko) di reklamasi pantai atau di jalan Merdeka, Gampong Pasar, Kecamatan Tapaktuan.

Hal itu terlihat sejak  beberapa hari terakhir, sejumlah tukang bangunan mulai melakukan pembongkaran atap atau tenda  didepan ruko (kanopi).  Begitu juga pemilik ruko sudah mengosongkan lokasi.

Pengosongan ruko yang selama ini disewa oleh masyarakat tersebut, karena bangunan itu akan dijadikan untuk lokasi perkantoran. Kendati penggusuran berjalan mulus, namun sejumlah pemilik merasa keberatan atas pengosongan tersebut.

Karena pengosongan ruko tidak disertai kompensasi atas rehab yang pernah mereka lakukan sebelum menghuni bangunan itu. 

“Kami kecewa, karena pengosongan ruko ini tidak mendapat kompensasi dari dinas terkait, padahal sebelumnya ruko ini tidak layak huni, kami telah merehab dan memperbaiki kekurangan bangunan  ini,” tutur seorang pemilik yang enggan di tulis jati dirinya kepada Aceh Selatan News di Tapaktuan, Jum’at (18/8/2017).

Menurut dia, setidaknya pihak terkait tersebut mempunyai perasaan, karena selama ini mereka tidak pernah ingkar dari kewajiban membayar sewa pertahunnya. 

“Selaku masyarakat, kami memaklumi bahwa tempat ini akan dijadikan lokasi perkantoran, tetapi pemerintah harus juga membayar kompensasi kepada kami,” cetusnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan Diva Samudra Putra, SE, MM di Tapaktuan  mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melayangkan surat penarikan ruko milik pemkab  kepada masyarakat yang selama ini menyewa sebanyak 13 unit itu.

Dari 13 unit  itu, 1 unit diantaranya telah dijadikan perkantoran Kesbangpol dan dan 2 unit Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Aceh Selatan,  serta 1 unit lagi telah lama kosong.

Terkait permintaan kompensasi, lanjut Diva, pihaknya tidak bisa memenuhinya, karena hal itu tidak tercantum dalam  kesepakatan.  Soalnya lagi, masyarakat selaku penyewa  tidak dibolehkan merehab atau merubah bangunan milik pemkab tersebut.

“Pernah mereka sampaikan hal itu (kompensasi) tetapi kita sudah jelaskan dan mereka memakluminya,” ujar Diva Samudra Putra, seraya menambahkan,  sejak mulai Januari 2017 ruko di reklamasi Tapaktuan tidak disewakan lagi kepada masyarakat karena akan dijadikan tempat perkantoran. (Ran)

Komentar