Pengelolaan Institusi Pendidikan Bidang Kesehatan Milik Pemda Tidak Boleh dialihkan ke Yayasan




Direktur Akper Pemkab Aceh Selatan, T.Cut Lizam, SPd,MPH
Direktur Akper Pemkab Aceh Selatan, T.Cut Lizam, SPd,MPH
Direktur Akper Pemkab Aceh Selatan, T.Cut Lizam, SPd,MPH

Aceh Selatan News | Tapaktuan – Tindak lanjut hasil surat Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah ( Aptikesda ) Nomor 421.4/07/Aptikesda/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang penataan kelembagaan diploma bidang kesehatan milik pemerintah daerah.

Sesuai keputusan bersama tiga Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 07/XII/SKB/2010, Nomor 1962/MENKES/PB/XII/2010, dan Nomor 420-1072 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan pendidikan diploma bidang kesehatan milik pemerintah daerah, tetap diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikatakan Direktur Akper Pemkab Aceh Selatan, T.Cut Lizam, SPd,MPH di tapaktuan, sabtu (21/9) kepada wartawan.

Direktur Akper Pemkab Aceh Selatan, T.Cut Lizam, SPd,MPH, tindak lanjut keputusan bersama tiga Menteri itu, Pemerintah Daerah yang memiliki institusi pendidikan diploma bidang kesehatan agar tetap menyelenggarakan pendidikan sebagaimana mestinya dengan dukungan pembiayaan, sarana prasarana, SDM Pendidik dan Kependidikan, serta fasilitas pendidikan lainnya, selama proses revisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan diploma bidang kesehatan sesuai dengan keputusan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tersebut katanya.

Dengan demikian keputusan tiga Menteri itu, sangat jelas pengelolaannya Institusi Pendidikan Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, agar tidak mengalihkan lembaga pendidikan bidang kesehatan dimaksud menjadi “Yayasan” atau swastanisasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat dan bagi pemerintah daerah yang sudah mengalihkan menjadi “Yayasan” bidang pendidikan tersebut agar dikaji kembali untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah “imbuhnya”

Ditambahkan lagi, bentuk kelembagaan institusi bidang kesehatan tersebut untuk sementara “status quo” sambil menunggu pengaturan lebih lanjut, namun apabila dipandang perlu untuk menata dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berkenan dengan pengelolaan keuangan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, agar menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah tambahnya.

Menurutnya, Keputusan bersama tiga Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri itu sangat jelas aturan mainnya, untuk itu marilah bangun bersama Akper Pemkab Aceh Selatan ini, juga “Ia” menyebutkan hingga tahun 2013 jumlah Mahasiswa Akper setempat mencapai 312 Mahasiswa dan 30 Dosen ditambah 18 staf Administrasi, dan jika ada suatu keputusan yang kita ambil selalu kita musyawarahkan dengan BP3 (Komite) Akademik ucapnya. (ae).

Komentar










Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*