Penundaan PAW Anggota DPRK Asel Diduga Sarat Kepentingan Politik

Aceh Selatan News | Tapaktuan – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh (DPW PNA) Kabupaten Aceh Selatan menduga penundaan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK setempat, Zakaria Isa dari partai PNA sengaja dihambat pihak tertentu demi kepentingan politik.

Sesuai pers relis yang diterima Aceh Selatan News, Kamis (21/12/2017), Ketua DPW PNA Aceh Selatan, Tgk. Amran menyebutkan, PAW antara Zakaria Isa dengan Amirudin telah mendapat restu dari DPP PNA sehingga tidak ada alasan DPRK Aceh Selatan untuk diperlambat prosesnya.

“Karena pada tanggal 24 Juli 2017 lalu, DPP PNA telah mengirimkan surat kepada Ketua DPRK Kabupaten Aceh Selatan, dengan nomor surat 24/DPW-PNA/AS/VII/2017, perihal PAW terhadap Zakaria Isa, periode 2014-2019,” sebutnya.

Surat DPW tersebut berdasarkan surat Rekomendasi DPP PNA tanggal 2 Mei 2017 dengan nomor surat 265/DPP-PNA/2017, perihal Rekomendasi DPP-PNA terhadap PAW Anggota DPRK Aceh Selatan.

Maka, berdasarkan surat rekomendasi tersebut, DPRK Aceh Selatan menindaklanjuti dengan melalui Surat Ketua DPRK Aceh Selatan, nomor 170/27/2017 tanggal 8 september 2017, perihal penyampaian Calon PAW Anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan.

Kemudian disusul Surat Bupati Aceh Selatan Nomor 135.1/720/2017 tanggal 19 September 2017. Berdasarkan hal itu, telah diusulkan
peresmian pemberhentian Zakaria Isa dari Anggota DPRK Aceh Selatan dan pengangkatan s Amiruddin sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Selatan.

Berdasarkan surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan Nomor 32/KIP.Kab-001.43461/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang menyampaikan berita acara rapat pleno KIP Aceh Selatan nomor 12/BA/KIP/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon PAW DPRK Aceh Selatan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

Bahwa Amiruddin dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
Menindaklanjuti hal itu, sejauh ini DPW PNA Aceh Selatan elah memenuhi semua proses administrasi PAW Anggota DPRK tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017, tentang PAW Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota.

Pada tanggal 6 November 2017, Gubernur Aceh Mengeluarkan Surat Keputusan nomor 171/1072/2017 , Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan.

Dalam surat keputusan tersebut juga menyatakan bahwa, Meresmikan Pemberhentian dengan hormat saudara Zakaria Isa dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dan Meresmikan Pengangkatan saudara Amiruddin sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, sisa masa jabatan tahun 2014-2019.

Tgk. Amran menyesalkan, karena setelah keluarnya SK Gubernur Aceh tanggal 6 November 2017, ada upaya-upaya pihak lain untuk memperlambat proses pengambilan sumpah jabatan PAW, hal tersebut dapat dilihat dari lambatnya proses oleh Badan Musyawarah (Bamus) Anggota DPRK Aceh Selatan.

“Barulah pada tanggal 19 Desember 2017 Bamus DPRK Aceh Selatan melaksanakan sidang Musyawarah. Namun kami sangat menyayangkan hasil dari Bamus tersebut, dimana keputusan Bamus DPRK memutuskan bahwa, pengambilan Sumpah Jabatan Pengganti Antar Waktu saudara Amiruddin ditunda, dengan proses vooting tertutup,” sesalnya.(Ril)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*