Perluasan Bandara T Cut Ali Terancam Batal

Didampingi unsur muspida, para kepala SKPK, Bupati Aceh Selatan HT. Sama Indra,SH meninggalkan lokasi setelah meninjau bak pengolahan lumpur tinja yang diresmikannya, Selasa (22/5).
Didampingi unsur muspida, para kepala SKPK, Bupati Aceh Selatan HT. Sama Indra,SH meninggalkan lokasi setelah meninjau bak pengolahan lumpur tinja yang diresmikannya, Selasa (22/5).
Didampingi unsur muspida, para kepala SKPK, Bupati Aceh Selatan HT. Sama Indra,SH meninggalkan lokasi setelah meninjau bak pengolahan lumpur tinja yang diresmikannya, Selasa (22/5).

Aceh Selatan News | Pasieraja – Perluasan Bandar Udara Teuku Cut Ali kemukiman Terbangan Kecamatan Pasieraja. Kabupaten Aceh Selatan terancam batal, jika tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

“Sangat disayang program nasional perluasan bandara dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat, batal dilaksanakan,” kata Bupati Aceh Selatan HT. Sama Indra,SH saat meresmikan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Aceh Selatan di desa Pasie kecamatan Pasieraja, Selasa (24/5).

Menurutnya Pemkab tidak bisa membayar ganti rugi tanah sesuai keinginan pemilik Rp. 250 ribu permeter atau 2,5 miliyar rupiah satu hektar. Pengakuan bupati dirinya baru membeli lahan yang dekat dengan wilayah itu senilai 40 juta rupiah satu hektar.

Karenanya ia meminta Camat, kepala Mukim dan Keuchik serta elemen masyarakat lainnya dapat memfasilitasi terwujudnya pembebasan lahan untuk penambahan panjang landasan pacu  bandar udara T.Cut Ali.

“Bila bandara Cut Ali bisa didarat pesawat jenis ATR dengan 50 seat penumpang maka pertumbuhan ekonomi disekitar bandara menjadi lebih baik seperti di kabupaten tetangga Nagan Raya,” ujar bupati.

Sama halnya dengan kehadiran TPA terpadu di Pasieraja, yang mana lokasi ini selain nantinya dapat sebagai penyuplai pupuk organik juga menjadi kawasan wisata. “Yang jelas Pemerintah berupaya mengembangkan daerah ini namun kondisi itu kembali kepada tingkat partisipasi masyarakatnya,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi  Aceh Selatan Hamzah,SH yang ditemui wartawan menyebutkan pihaknya tidak terlibat dalam tim pembebasan lahan.

“Yang terkait dengan poksi kami adalah apakah lahan yang akan dibebaskan layak untuk penerbangan, seumpama sering terjadi udara kosong atau tidak di daerah itu,” terangnya.

Menurutnya, pembebasan lahan tugas dari tim sembilan, namun ia tidak menafikan bahwa pihaknya juga turut memfasilitasi agar proses ganti rugi dapat terlaksana. Sebab penambahan panjang landasan pacu yakni 450 meter lagi dari 1600 meter yang dibutuhkan. (red)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*