Peyimpangan Dana Simpan Pinjam di UPK Pasieraja Terbantahkan




Aceh Selatan News | Tapaktuan – Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, melaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membahas pengelolaan dana simpan pinjam dan dana bergulir, bertempat di Kantor Camat Pasie Raja, Kamis (18/5/2017).

Musyawarah tersebut dihadiri unsur Muspika Pasie Raja, pengurus BKAD kecamatan dan seluruh BKAD desa, BP-UPK, Tim Penyehatan Pinjaman dan para Keuchik se-Kecamatan Pasie Raja.

Ketua BKAD Kecamatan Pasie Raja, Aliman Sumin menyatakan, tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana simpan pinjam atau dana bergulir kecamatan setempat yang mencapai Rp 4 miliar lebih sebagaimana tudingan yang disampaikan oknum masyarakat tertentu baru-baru ini.

“Sebelum tudingan yang menyebutkan bahwa oknum pengurus UPK lama diduga telah menggelapkan dana simpan pinjam mencapai Rp 2,5 miliar dari total aset mencapai Rp 4 miliar lebih, forum MAD pertanggungjawaban dalam rapat yang digelar beberapa waktu lalu. Memang telah meminta kepada pengurus UPK yang baru agar melakukan MAD khusus untuk menjelaskan atau meluruskan hal-hal yang dinilai belum jelas,” kata Aliman Sumin kepada wartawan di Tapaktuan, Kamis (18/5) malam.

Ia melanjutkan, dari hasil MAD khusus yang telah digelar hari ini, maka dapat dipastikan bahwa tidak ada atau tidak benar tudingan yang menyebutkan ada selisih anggaran mencapai Rp 2,5 miliar. “Maka dari dasar itu, saya memastikan bahwa tidak ada penyimpangan anggaran dimaksud, karena dari total aset UPK Pasie Raja yang mencapai Rp 4 miliar lebih terhitung sampai saat ini seluruhnya masih utuh atau dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Dia lalu merincikan bahwa, dari total aset mencapai Rp 4 miliar tersebut masing-masing adalah Bank Operasional UPK sebesar Rp 175.203. Bank Pengembalian SPP Rp 3.210.590. Total saldo dimasyarakat Rp 3.516.178.900 dengan rincian dana lancar Rp 790.605.000 dan dana tunggakan Rp 2.725.573.900.

Selanjutnya inventaris masing-masing Ak penyusutan Rp 34.252.250. Biaya pembangunan Kantor UPK Rp 442.918.000. Harga tanah kantor Rp 50.000.000 dan nilai buku inventaris Rp 4.168.751 serta Cash On Hand Rp 5.037.000 sehingga total aset UPK Kecamatan Pasie Raja terhitung sampai tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp 4.021.688.444.

Aliman Sumin menambahkan, berdasarkan hasil perhitungan terakhir dari total aset Rp 4 miliar lebih tersebut, masih ada uang selisih laporan pada tiga orang anggota kelompok sebesar Rp 212.778.000. Ketiga orang anggota kelompok tersebut masing-masing adalah Nurizal sebesar Rp 195.488.000. Ismail Rp 12.290.000 dan Mufti Rp 5 juta.

“Uang selisih ini merupakan sudah termasuk dalam bagian total aset UPK sebesar Rp 4 miliar lebih. Masing-masing anggota kelompok dimaksud sudah membuat surat pernyataan bertanggungjawab akan melunasinya paling lambat pada akhir bulan Juni 2017,” pungkasnya.(Ran)

Komentar










Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*