Pilkada Aceh Selatan Terancam Tanpa Pengawasan

Jpeg

Aceh Selatan News | Tapaktuan – Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 mendatang, terancam tanpa pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setempat.

Pasalnya, hingga diketuknya palu pengesahan APBK-P Tahun 2017 pada 29 September 2017 oleh DPRK Aceh Selatan. Tidak dicantumkan anggaran untuk operasional Panwaslih Aceh Selatan. Sehingga dikhawatirkan, Pilkada 2018 rawan gugatan, karena lemahnya pengawasan akibat ketiadaan anggaran.

Ketua Panwaslih Aceh Selatan, Drs. Safli Alian saat menggelar jumpa Pers di Tapaktuan, Senin (2/10/2017) mengatakan, hingga memasuki tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, terhitung Oktober 2017 ini, Panwaslih tidak memiliki anggaran  operasional.

“Dana operasional sangat mendukung dalam pengawasan Pilkada 2018, baik tahapan maupun pelaksanaan. Tetapi, sangat disayangkan,  dana untuk itu tidak dianggarkan dalam APBK- P tahun 2017,” kata Safli Aliyan yang turut didampingi Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Hendra Sahputra, S.Sos.I dan Devisi Humas dan Sosialisasi, Satria Darma, SE.

Safli Aliyan melanjutkan, disebabkan tidak masuknya anggaran Panwaslih dibahas dalam tahapan pembahasan APBK-P, karena pihaknya tidak pernah dipanggil oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Selatan.

“Hingga palu diketuk, kami tidak tahu kenapa anggaran Panwaslih nihil,” ungkapnya seraya bertanya.

Sementara, Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Hendra Sahputra menyatakan, seharusnya anggaran untuk Panwaslih dimasukkan dalam APBK-P karena tidak adanya anggaran ditakutkan terkendala rekrutmen Panwasxam dan PPL.

“Bahkan hingga saat ini kita belum memiliki kantor sekretariat. Juga kita takutkan, ada tahapan-tahapan Pilkada yang luput dari pengawasan akibat tidak ada anggaran dan personil,” ucapnya.

Atas situasi itu, lanjutnya, paling tidak ada kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk mendorong dalam pengawasan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tetap berjalan baik sesuai harapan.

“Kami pernah mengusulkan anggaran untuk operasional Panwaslih. Namun hingga selesainya pembahasan antara tim TPAD dan Banggar DPRK anggaran untuk Panwaslih tidak dimasukkan,” sebutnya.

Walau demikian, tambahnya, atas ketiadaan anggaran, pihaknya akan berkoordinasi dulu dengan Banwaslu Aceh. “Jika nanti dalam waktu enam bulan ke depan juga tidak ada, ini dikhawatirkan rawan terjadi gugatan-gugatan dari konstestan, karena tidak adanya pengawasan,” imbuhnya.(Ran)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*