Proses Pengusulan Pengelolaan Anggaran Aspirasi DPRA Melanggar Aturan Hukum

IMG-20170307-WA003Aceh Selatan News | Banda Aceh – Koordinator LSM GeRaK Aceh, Askhalani menyatakan, proses pengusulan pengelolaan anggaran aspirasi DPRA terindikasi melanggar aturan hukum. Hal ini berdasarkan hasil temuan pihaknya dan merujuk pada sejumlah documen proyek kegiatan aspirasi masyarakat yang melalui anggota DPRA Tahun 2017.

“Siklus penggusulan anggaran Aspirasi ini sama sekali tidak melalui mekanisme perencanaan serta penetapan. Soalnya dalam document aspirasi 2017 diketahui bahwa seluruh dana yang di usulkan mencapai Rp.917.515.000.000, dengan jumlah paket kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 32 SKPA yang terdiri dari dinas dan badan sebanyak 2.977 paket kegiatan,” kata Askhalani dalam temu pers di Banda Aceh, Selasa, 7 Maret 2017.

Menurut dia, dengan rata-rata mengusulkan secara variasi mulai dari 50 juta sampai dengan 6 miliyar dan diketahui dana ini bersumber dari dana Otsus Aceh dan dana Minyak Gas dan jika merujuk pada DPRA melanggar aturan atas Pergub No. 79 tahun 2015 tentang petunjuk teknis dan pengelolaan dana Otsus dan hasil Minyak Gas.

Sebagaimana amanah Undang-undang tentang tata cara pelaksanaan anggaran publik yang baik dan tepat yang berlandaskan pada Azas transparansi,akuntabilitas serta efesien  yang terukur dan terencana atas implementasi perencanaan pengelolaan anggaran.

Askhalani menuturkan, dalam pergub No 79 tahun 2015 disebutkan bahwa tata cara pengusulan dan pemanfaatan atas dana otonomi khusus dan Minyak Gas tidak dibolehkan anggaran kegiatan dan paket anggaran dibawah 500 juta, kepentingan dalam pergub tersebut adalah untuk melihat dampak lebih besar atas alokasi dan pemamfaatan dana Otsus Aceh.

“Tetapi faktanya hampir sekian besar dana yang kami hitung sebagian besar paketnya adalah 500 juta kebawah. Jadi ada upaya untuk melakukan cincang-cincang, dikecilkan biar kemudian bisa di PL kan dan kemudian tidak melalui proses non tender,” tuturnya. Askhalani.

Ia juga menyebutkan, mekanisme dan model pengusulan anggaran ini dilakukan dengan menitip seluruh usulan aspirasi DPRA pada SKPA-SKPA, sehingga jika dilacak dan di bedah dengan menggunakan pendekatan document perencanaan seoalah-olah dana ini adalah dana yang dikelola langsung oleh SKPA.

“Padahal dalam pelaksanaanya  dana ini adalah bagian dari strategi yang sudah dirancang secara khusus oleh anggota DPRA untuk menunjuk siapa yang akan melaksanakan paket dan kegiatan aspirasi yang sudah ditampung dalam APBA 2017 dan cara-cara ini bukan sebuah rahasia yang harus ditutupi tetapi sudah menjadi rahasia publik dan konon ini disebut dengan cara baru untuk “Rampok” dana publik berkedok aspirasi bagi kebutuhan rakyat,” tutupnya. (Red).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*