Proyek APBA dan APBN di Aceh Selatan Rawan Korupsi

Foto | Ist | Ilustrasi Proyek jalan
Foto | Ist | Ilustrasi Proyek jalan

Aceh Selatan News | Tapaktuan – Kurangnya pengawasan pengerjaan Proyek APBA dan APBN tahun anggaran 2012 di Aceh Selatan mengakibatkan sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi, demikian diungkapkan Ketua LSM Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (Somasi) Saiful Bismi.

Pengiat anti korupsi ini mensinyalir kurangnya pengawasan dan menimbulkan adanya dugaan  praktek kotor, itu muncul mulai saat di gelarnya proses tender/pelelangan sampai saat berlangsungnya proses pekerjaan fisik di lapangan.

“Dugaan terjadinya kongkalikong itu muncul mulai saat digelar nya proses tender sampai saat berlangsungnya pekerjaan fisik dilapangan, ada korelasinya yang kuat di situ,” tegas Saiful Bismi saat di temui.

Menurutnya, berdasarkan hasil penelusuran dan pemantauan dilapangan, akibat yang muncul  dari  “perselingkuhan” itu adalah banyak pekerjaan proyek baik yang bersumber dari Otsus/APBA maupun APBN 2012 di Kabupaten Aceh Selatan  tidak tepat waktu sesuai kontrak kerja, bahkan ada yang belum rampung sama sekali sampai saat ini meskipun tahun anggaran 2012 telah berakhir.

“Salah satu contohnya adalah, pekerjaan pembangunan baru, Gedung  Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Asset Daerah Kabupaten Aceh Selatan  yang dananya bersumber dari APBN Tahun 2012 sebesar Rp. 3,3 milliar lebih, dimana hingga saat ini masih belum selesai dikerjakan,” ujar Saiful.

Di tegaskan Saiful, kondisi serupa juga terjadi pada proyek bersumber dari Dana Otsus/APBA 2012 yang dikelola oleh sejumlah Dinas di Aceh Selatan, seperti Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Perikanan dan Kelautan.

“Ironisnya lagi, meskipun masa kontrak pekerjaan tersebut telah berakhir per 31 Desember 2012 lalu, tapi dilapangan sejumlah proyek tersebut saat ini masih juga di lanjutkan pekerjaannya oleh pihak rekanan,” paparnya Saiful.

Kondisi itu terjadi akibat kurangnya pengawasan dan terlambatnya pelaksanaan proses pelelangan atau tender serta adanya kepentingan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam penentuan  pemenang tender saat itu, sehingga telah berdampak kepada terlambatnya proses pengumuman pemenang sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan proyek juga terlambat.

“Dengan waktu yang singkat serta demi untuk menghindari terjadinya pemblokiran anggaran pada proyek tersebut, pihak rekanan memacu agar pekerjaan proyek tersebut harus selesai tepat waktu, dan dikerjakan asal-asalan sehingga akan berdampak pada tidak berkualitasnya mutu bangunan, sehingga daerah dan masyarakat Aceh Selatan yang dirugikan,” kata Saiful.

Kondisi ini sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi, bahkan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya, pelaksanaan serah terima barang/jasa dilakukan sebelum pekerjaan selesai dikerjakan, hal ini dapat dilihat dilapangan, dimana hingga sampai saat ini pihak rekanan masih melakukan penyelesaian pekerjaan proyek, padahal diketahui masa kontrak proyek tersebut telah berakhir

 Tanggapan Sekdakab

Sekretaris Daerah, Drs H Harmaini M Si, yang di mintai tanggapannya terkait persoalan itu mengatakan bahwa, pihaknya mengakui sampai  telah berakhir tahun anggaran 2012, masih ada sejumlah pekerjaan proyek fisik yang belum rampung dikerjakan seratus persen. Namun, menyangkal jika masih ada pihak rekanan yang terus melanjutkan pekerjaan proyek di lapangan.

 “Kita telah perintahkan  kepada semua rekanan untuk menghentikan pekerjaan dilapangan. Sebab, semua pekerjaan proyek yang belum rampung sampai berakhirnya tahun anggaran 2012, telah kita putus kontrak kerja, jadi tidak boleh ada lagi pekerjaan di lapangan saat ini,” tegas Sekda.

 Sekda Harmaini, juga mengakui bahwa berdasarkan hasil audit oleh pihak Inspektorat Provinsi, salah satu contohnya adalah pekerjaan pembangunan Puskesmas di Kluet Utara ada persoalan.

“Seperti pekerjaan pembangunan Puskesmas di Kluet Utara, memang benar ada persoalan sedikit, tapi berdasarkan rekomendasi dari pihak inspektorat Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Selatan telah memerintahkan pihak rekanan untuk memperbaiki kembali pekerjaan itu secara sempurna,sehingga saat ini sudah tidak ada persoalan apa-apa lagi,” tandas Harmaini.(UJ)

Komentar