PT APL  Dinilai  Plin Plan Dalam Pencabutan Laporan Terhadap Warga Trumon Timur

Aceh Selatan News | Tapaktuan – Direktur LSM Yayasan Hutan Gunung Lestari (YGHL) Aceh Selatan, Sarbunis menilai  PT Asdal Prima Lestari (APL) plin plan dan tidak berlaku adil dalam pencabutan laporan kepolisian terhadap  warga Trumon Timur.

“Karena, dari 6 warga yang dilaporkan hanya 3 orang yang dicabut laporan kepolisian. Sedangkan yang 3 orang lagi statusnya masih wajib lapor atas tuduhan dugaan penyerobotan lahan HGU PT APL,” kata Sarbunis kepada wartawan di Tapaktuan, Kamis (27/4/2017).

Atas karena itu, lanjutnya, maka keberadaan perusahaan sawit dikawasan Trumon Timur itu tidak bermanfaat sama sekali dalam mensejahterakan masyarakat. Bahkan, pihak perusahaan sering berprilaku buruk terhadap masyarakat yang berbatasan langsung dengan HGU.

Ironisnya,  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan seperti menutup mata melihat rakyatnya hidup dalam konflik dengan PT APL, tanpa adanya  upaya penyelesaian permanen antara kedua pihak.

“Kami dari YGHL dan Walhi Aceh memberi apresiasi atas statemen Wakil Ketua Komite  DPD RI, dan Anggota DPRA yang mendesak Pemerintah Aceh mengevaluasi dan mencabut izin HGU PT APL yang telah berprilaku buruk terhadap warga Trumon Timur,” ujarnya.

Menurutnya, dampak dari sengketa lahan tersebut, dalam rentan waktu 2009 – 2010 banyak prilaku buruk dari perusahaan yang dialami warga. Warga kerap mendapatkan sejumlah ancaman saat mendatangi kebun.

“Sedangkan perusahaan terus memperluas areal HGU dengan membangun parit tanpa sepengetahuan warga. Dan ini bentuk prilaku buruk yang harus  dihentikan oleh perusahaan,” tegasnya.

YGHL dan Walhi Aceh, tambah Sarbunis tetap mengawal prilaku PT APL terhadap warga. Trumon Timur. “Sebelum persoalan ini selesai, kami tetap mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mencabut HGU perusahaan tersebut,” pungkasnya.(Ran)

Komentar