Ratusan Warga Kedai Runding Gelar Aksi Damai di Kantor Bupati

Warga Kedai Runding menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Aceh Selatan, Kamis (27/10).
Warga Kedai Runding menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Aceh Selatan, Kamis (27/10).
Warga Kedai Runding menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Aceh Selatan, Kamis (27/10).

Aceh Selatan News | Tapaktuan – Ratusan warga Gampong Kedai Runding, Kecamatan Kluet Selatan melakukan aksi damai di Kantor Bupati Aceh Selatan, Kamis (27/10/2016).

Mereka menuntut agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan mengupayakan bantuan hukum terhadap empat aparat gampong tersebut yang telah ditahan Kejaksaan Negeri Tapaktuan.

Koordinator aksi dalam orasinya mengatakan, akibat penahanan empat perangkat gampong itu kondisi administrasi gampong dalam keadaan kosong.

“Untuk itu kami masyarakat Gampong Kedai Runding meminta supaya Keuchik dan tiga perangkat gampong lainnya supaya dibebaskan dan diupayakan dilakukan perdamaian secara adat di tingkat gampong,” teriaknya.

Menyikapi aksi yang mendapat pengawalan dari pihak keamanan Polres Aceh Selatan itu, perwakilan pendemo dipersilakan menyampaikan langsung di Ruang Rapat Kantor Bupati di lantai dua.

Delegasi perwakilan masyarkat diterima oleh Wakil Bupati, Kamarsyah, S.Sos, MM, Sekdakab H.Nasjuddin, SH, MM dan Asisten I H. Lahmuddin, S.Sos.

Kamarsyah mengatakan, proses hukum yang sedang dijalani perangkat gampong akan diupayakan bantuan hukum.

“Proses hukum harus tetap kita hormati, namun kita juga akan melakukan upaya penyelesaian di luar pengadilan,” ujarnya.

Hal serupa juga disampai Sekda Nasjuddin, hukum tetap harus dihormati, langkah yang harus ditempuh adalah akan mengupayakan penangguhan penahanan.

“Penyelesaiannya akan kita upayakan menyakinkan pihak jaksa supaya bersedia menangguhkan penahanan,” ujarnya.

Sementara, Kuasa Hukum Perangkat Gampong, Adv Baiman Fadhli, SH yang ikut mendampingi perwakilan masyarakat mengutarakan, maksud aspirasi masyarakat ke Kantor Bupati bukan semata-mata kosongnya roda pemerintahan gampong.

“Jika penyelesaiannya dengan cara penangguhan penahanan hal itu sangat riskan, untuk itu harus diupayakan pengalihan tahanan,” sebut Baiman.

Dia melanjutkan, pengalihan tahanan berupa dari tahanan negara menjadi tahanan rumah atau tahanan kota.

“Pengalihan ini bisa dilakukan sejauh sesuai aturan hukum,” tuturnya.(Ran)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*