Seluruh Tower di Aceh Selatan Belum Ditagih PAD




Jpeg

Aceh Selatan News | Tapaktuan – Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Diskominfosan) Aceh Selatan, Suhasmi, S.Sos, MM menyatakan, bukan hanya satu unit menara atau tower telekomunikasi sebagai  objek PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang belum ditagih, tetapi seluruh tower  di Aceh Selatan belum memenuhi kewajibannnya.

Karena, berdasarkan surat   Mahkamah Konstitusi tertanggal 26 Mei 2015 tentang keputusan MK Nomor 46/PUU-XI/2014 yang menghapuskan ketentuan dalam penjelasan pasal UU nomor 28 tahun 2009. Dengan putusan MK dimaksud, maka penetapan tarif dengan menggunakan rumus perkalian dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tidak dapat lagi di berlakukan.

“Pihak pemilik tower menyatakan  bersedia membayar, tetapi kita harus ada dasar berdasarkan qanun yang telah disahkan oleh DPRK. Setelah disahkan baru kita tagih, jadi kita tidak boleh melenceng dari keputusan MK,” kata Suhasmi kepada Aceh Selatan News di Tapaktuan, Rabu (27/9/2017).

Ia menjelaskan, setelah terbit keputusan MK tersebut maka terhitung sejak tahun 2016 hingga tahun 2017, seluruh tower di Aceh Selatan dengan jumlah 88 unit belum membayar distribusi kepada daerah.

“Satu unit tower Rp 3 juta/tahun distribusi yang seharusnya diterima daerah Rp 800 juta/tahun. Untuk melakukan penagihan tersebut seharusnya pemerintah mengusulkan qanun untuk disahkan oleh DPRK,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan ini bukan hanya terjadi di Aceh Selatan saja, tetapi daerah lain juga mengalami hal serupa dalam  penagihan distribusi dari jasa telekomunikasi itu.

“Kita harapkan, kedepan secepatnya harus ada pengesahan qanun dari daerah. Karena itu dasar pegangan kita dalam penagihan nantinya,” harapnya.

Sebelumnya, Koordinator LSM Lembaga Independen Bersih Aceh Selatan, Mayfendri, SE menyatakan, sejumlah peluang PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor tower  tidak masuk daftar tagihan alias bocor, sehingga  merugikan daerah.

“Seperti keberadaan tower Telkomsel di depan Kantor Bupati Aceh Selatan, jalan T. Ben Mahmud Tapaktuan, terhitung  sudah 4 tahun tidak masuk ke KAS Daerah,” katanya.(Ran)

Komentar










Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*