Sidang Perambahan Rawa Singkil Hadirkan Saksi Ahli




Aceh Selatan News | Tapaktuan – Pengadilan Negeri (PN) Tapaktuan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan Perambahan kawasan Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil, Trumon, Senin (24/7/2017) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli.

Agenda sidang menghadirkan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum. JPU menganadirkan saksi ahli konservasi, Heru Sutmantoro S.Hut MM dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Sedangak Penasehat Hukum TPR mengahdirkan 4 orang saksi.

Heru Sutmantoro dalam keterangannya dihadapan pengadilan memberikan keterangan sesuai hasil BAP.

“Memasuki hutan observasi dilarang oleh peraturan perundag-undangan. Tapi untuk pembuktian itu ada BPKH Banda Aceh. Mereka yang mempunyai kewenangan tapal batas dan titik koordinat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu ia juga menjelaskan dasar penetapan status Rawa Singkil melalui surat keputusan Menteri No. 166 tahun 1998 tentang penunjukan Rawa Singkil dengan luas 102.500 Ha terjadi perubahan SK pada tahun 2000 dengan nomor 170 luas Rawa Singkil 102.250 Ha.

Dan terakhir SK mentri LHK terbaru tahun 2015 dengan jumlah luas 103.000 Ha. Surat kepala BPKH tahun 2016 berdasarkan hasil pengukuran 81.800 Ha. Ini belum ada SK mentri hanya surat BPKH 2016 hasil pengukuran digitasi BPKH.

TPR ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus OTT Perambahan di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil terus terjadi. Dalam operasi gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh bersama Polres Aceh Selatan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Sumatera, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 18 Banda Aceh.

TPR disangka melanggar Pasal 19 ayat (1) jo pasal 33 ayat (1) jo pasal 40 ayat (1) dari UU. RI nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(Red)

Komentar










Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*