Tony Abbott tidak akan hentikan penyadapan terhadap Indonesia




Tony Abbott, dok: merdeka
Tony Abbott, dok: merdeka
Tony Abbott, dok: merdeka

Aceh Selatan News | Sydeny – Meski Menteri Luar Negeri Australia Julie Isabel Bishop telah menyampaikan penyesalan dan pemerintahnya tidak akan lagi menyadap Indonesia namun Perdana Menteri Tony Abbott justru mengatakan sebaliknya.

Abbott menyatakan dia tidak akan mengambil risiko apa pun untuk tidak lagi menyadap Indonesia. Dia tidak setuju menghentikan penyadapan terhadap Indonesia di masa mendatang.

Ketika ditanya wartawan dua hari lalu apakah Australia setuju untuk menghentikan penyadapan terhadap Indonesia, Abbott menjawab, “Tidak. Dan mereka (Indonesia) juga belum setuju untuk berhenti menyadap Australia,” kata dia di stasiun radio Fairfax, seperti dilansir surat kabar Sydeny Morning Herald, (6/12).

Kamis lalu Menteri Luar Negeri Julie Bishop sudah menyatakan penyesalannya atas kasus penyadapan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa pejabat lain. “Kami menyesali atas apa yang telah terjadi pada masyarakat Indonesia,” ujarnya singkat dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kantor Kemenlu.

Marty menegaskan, Abbott sendiri telah menyatakan penyesalan.  “Perdana Menteri Australia menyampaikan (lewat Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop) bahwa mereka tidak akan melakukan apapun yang merugikan dan mengganggu Indonesia,” ujar Marty Natalegawa sesaat setelah bertemu Julie Bishop, di Kemenlu, Kamis (5/12).

Ini merupakan langkah awal dari beberapa tahapan yang telah di instruksikan oleh Presiden SBY sebelumnya. “Ini adalah langkah pertama dari enam tahap yang diinstruksikan presiden. Saya lebih senang menyebut time frame (enam tahap rekonsiliasi),” jelas Marty.

Secara pribadi Marty mengecam tindakan Australia yang merugikan negara sahabat. Ia menilai, aksi penyadapan yang dilakukan Australia terekam dalam dokumen yang dirilis Edward Snowden, mantan agen Amerika merupakan tindakan yang menciderai sebuah hubungan komunikasi antar negara. “Tindakan tersebut merugikan dan mencederai kerjasama antar negara,” tegasnya. (merdeka)

Komentar










Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*