Wali Nanggroe Dilarang Dilantik

downloadAceh Selatan News | Jakarta – Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan, Pemerintah Provinsi Aceh harus melaksanakan klarifikasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, terkait Qanun Aceh nomor 8 tahun 2012, tentang Lembaga Wali Nanggroe.Menurut Prof Zudan, klarifikasi Mendagri terkait hal tersebut telah tertuang dalam surat nomor 188.34/1644/SJ, tertanggal 1 April 2013 lalu. Dimana terdapat kurang lebih 21 catatan yang pada intinya meminta agar pembentukan lembaga Wali Nanggroe tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Pemerintah pusat, kata Pro Zudan, tidak melarang pelaksanaan qanun dimaksud, sepanjang materi qanun sudah disesuaikan dengan klarifikasi Mendagri.”Tidak elok bila Pemerintah provinsi Aceh akan melantik Wali Nanggroe sebelum melaksanakan klarifikasi Mendagri tersebut. Pasti akan ada masalah,” katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, kemarin.Selain itu, apabila pelantikan tetap dipaksakan sebelum melaksanakan klarifikasi dilakukan, Prof Zudan juga menilai tidak membawa dampak signifikan bagi perkembangan lembaga tersebut ke depan. Karena kelembagaannya tidak akan dapat didanai dari APBD Provinsi Aceh.

“Kemendagri akan sangat sungguh-sungguh mengawasi perencanaan dan penyusunan APBD provinsi Aceh yang terkait dengan operasionalisasi Wali Nanggroe,” katanya.Apabila masih dimunculkan anggarannya dalam APBD Provinsi Aceh, maka anggaran tersebut kata Prof Zudan, nantinya akan tetap dicoret oleh Kemendagri untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. (rakyataceh)

Komentar